Bupati Markus Hadiri Rapat Forum Kemitraan dengan BPJS Kesehatan

Bupati Bangka Barat, Markus SH, didampingi asisten setda bidang pemerintahan dan sosial M. Soleh

Bupati Markus Hadiri Rapat Forum Kemitraan dengan BPJS Kesehatan
Ist
Bupati Markus SH (dua kiri) saat menghadiri rapat forum kemitraan pemangku kepentingan program JKN KIS, Rabu (30/10) 

BANGKAPOS.COM--Bupati Bangka Barat, Markus SH, didampingi asisten setda bidang pemerintahan dan sosial M. Soleh, Kepala BPKAD Abimanyu, Kepala BKPSDMD Heru Warsito, serta perwakilan Dinkes dan Dinsos Pemdes menggelar rapat forum kemitraan pemangku kepentingan program JKN-KIS bersama Kepala BPJS Bangka Belitung Angga Firdauzie, Kepala BPJS Bangka Barat Anugrah Maha Putra dan staf bertempat di OR 1, Rabu (30/10) siang.

Suasana berlangsungnya rapat di OR 1 Pemkab Bangka Barat
Suasana berlangsungnya rapat di OR 1 Pemkab Bangka Barat (Ist)

Bupati Markus dalam sambutannya menyinggung soal BLUD rumah sakit dan puskesmas, termasuk komitmen Bangka Barat menuju universal health coverage (UHC) demi memudahkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, dan lebih spesifik menyoroti kenaikan iuran BPJS kesehatan.

"Saya yakin bahwa pemerintah pusat menaikan iuran BPJS untuk semakin menekan defisit yang ada. Selama ini, masyarakat kita banyak yang menunggak iuran BPJS. Pemda Bangka Barat ingin ada solusi dan kebijakan terkait tunggakan iuran ini, jika status kepesertaan beralih ke PBI APBD. Ini harus jadi atensi kita bersama," kata Bupati Markus.

Sementara soal komitmen UHC, Markus menilai sangat penting dan mendesak karena akan memudahkan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial.

Menanggapi persoalan tunggakan iuran, Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Angga Firdauzie, menjelaskan peserta PBPU (mandiri) yang menunggak dan mau dialihkan ke peserta penerima bantuan iuran (PBI) APBD, prinsipnya tetap bisa dialihkan hanya saja tunggakan tidak bisa serta merta dihilangkan.

"Sebab dalam sistem tetap akan terbaca perihal besaran iuran yang harus dibayarkan, namun demikian peserta bersangkutan akan mendapat pelayanan seperti biasa selama menjadi peserta PBI APBD," imbuh Angga.

Masih soal tunggakan, sambung Angga, apabila suatu saat yang bersangkutan dianggap telah mampu dan keluar dari peserta PBI APBD, maka tunggakan yang tadinya 'pasif' harus dibayarkan.

"Kami berharap, tunggakan tetap dibayarkan maka kami menawarkan solusi terkait CSR perusahaan soal kepeduliannya membayar peserta yang memang secara finansial tidak mampu," akunya.

Berdasar data BPJS kesehatan, hingga Oktober 2019, jumlah peserta PBPU menunggak iuran sebanyak 31.549 atau setara Rp. 10 miliar lebih.

Penulis: Iklan Bangkapos
Editor: khamelia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved