Dukung Program PTSL, Pemda Bangka Barat Bebaskan Pajak BPHTB

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Bupati Bangka Barat, Markus menegaskan untuk mendukung program pemerintah melalui Sistim Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),

Pihaknya telah membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang menjadi hambatan bagi warga dalam memperoleh sertifikat lahan.

Demikian disampaikan politisi PDI Perjuangan itu dalam sambutannya saat menyerahkan 284 sertifikat tanah program PTSL kepada masyarakat desa Kapit, Kecamatan Parittiga, Kamis (31/10) pagi.

"Kami bebaskan pajak BPHTB yang cukup besar yakni 5% untuk menyukseskan program PTSL ini. Kalau sertifikat tanah itu misalnya Rp 1 juta, maka 5 persennya sekitar Rp 50 ribu. PTSL ini sangat membantu masyarakat kita meminimalkan kasus sengketa lahan di desa. Dengan PTSL ini kita jadi tahu, mana batas tanah kita, jadi patoknya tidak lagi bergeser. Adanya sertifikat ini juga memudahkan warga jika ingin meminjam uang ke bank karena ada jaminan," jelas Markus di hadapan warga penerima sertifikat.

Kepala Kantor Pertanahan, Agustinus Sahetapy, A. Ptnh mengapresiasi dukungan Pemda Bangka Barat membebaskan pajak BPHTB ini.

Lebih lanjut Agustinus bilang, sejauh ini, bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar di Bangka Barat sebanyak 39.195 bidang dari estimasi 208.000 bidang tanah. "Jadi berdasarkan jumlah itu, maka prosentasinya baru sekitar 19%," tutur Agus, sapaan karibnya.

Sementara Kasi Hubungan Hukum Pertanahan Bangka Barat, Ahmad Syaikhu S. SiT dikonfirmasi menyampaikan, tujuan dari program PTSL yakni mendata seluruh bidang tanah di tiap desa yang menjadi objek PTSL di Bangka Barat.

"Ini akan terpetakan semua dan juga ini merupakan salah satu kontribusi dari kita bagi Pemda Bangka Barat untuk meningkatkan PAD-nya dalam hal pajak bumi dan bangunan (PBB)," katanya memungkasi.