Horizon

Ketika Negara 'Dipermalukan'

Sayang, rupanya aparat negara kita masih egois dengan warna seragam mereka masing-masing.

Ketika Negara 'Dipermalukan'
Logo Bangka Pos 

DEMI mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama bernegara, negara memiliki kewenangan penuh untuk melakukan segala daya upaya menegakkan aturan. Untuk alasan yang sama, negara bahkan bisa "memaksakan" apa yang telah diamanatkan dalam perundang-undangan. Kekuatan memaksa yang dimiliki oleh negara ini perlu diyakini sebagai upaya negara untuk membawa harkat dan martabat bangsa ini ke peradaban yang lebih baik dari segala bidang.

Penggusuran, penetapan pajak, adalah contoh sederhana dari kewenangan negara. Bahkan, pelaksanaan eksekusi hukuman untuk para maling, perampok hingga koruptor adalah kewenangan negara yang terkadang pelaksanaannya harus "dipaksakan" karena tentu secara manusiawi, seseorang enggan dihukum atau digusur misalnya.

Untuk itulah kita jadi paham kenapa akhirnya negara membutuhkan aparat penegak hukum. Polisi, aparatur sipil negara (ASN) dan juga termasuk di dalamnya petugas Satpol PP adalah alat negara, yang bekerja untuk mewujudkan tujuan akhir dari negara. Untuk itu, pada akhirnya setiap daya upaya yang dilakukan oleh polisi, ASN, dan juga aparat Satpol PP yang menjalankan tugas dan kewenangannya atas nama negara, maka mereka adalah representasi dari negara.

Apa pun tindakan yang mereka lakukan, itu adalah tindakan mengatasnamakan negara yang harus dihormati. Kalaupun dalam pelaksanaannya, kewenangan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang melenceng dan juga mengandung unsur kepentingan pribadi, hal itu harus dikupas dalam domain tersendiri. Artinya, apabila penyelewengan itu terjadi, maka negara sudah punya mekanisme tersendiri untuk mengeliminasi persoalan ini.

Sekali lagi, segala upaya penertiban, termasuk penggusuran dan juga menghukum orang-orang yang divonis bersalah adalah bentuk "pemaksaan" yang dimiliki negara. Ini juga termasuk penertiban terhadap pelanggaran terhadap praktik penambangan yang dinilai melanggar aturan.

Sama juga dengan upaya penertiban yang dilakukan aparat Satpol PP Provinsi Bangka Belitung terhadap praktik penambangan yang dinilai melanggar di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu ( 2/11) kemarin.

Seperti halnya dengan penertiban-penertiban lainnya, upaya negara ini wajar jika muncul perlawanan. Namun apa pun itu, upaya Satpol PP Provinsi Bangka Belitung ini harus dimaknai sebagai tindakan negara yang tidak bisa ditawar.

Memang ada kalanya dengan pertimbangan kemanusiaan atau pertimbangan lainnya, negara memilih menunda atau memilih saat yang tepat untuk menegakkan aturan. Namun jika sudah dilakukan, pantang bagi negara mundur satu langkah pun.

Untuk itulah, sebelum bertindak, aparat negara perlu melakukan kajian, pertimbangan dan juga kalkulasi yang jelas. Jangan sampai tindakan "paksa" yang dilakukan negara justru menjadi blunder. Pertimbangan dan kajian juga harus dilakukan secara matang agar negara tak kemudian dianggap lemah dan tidak konsisten dalam bersikap.

Tidak adanya kajian menyeluruh inilah tampaknya yang terjadi pada kasus penertiban tambang di Sijuk, Sabtu (2/11) lalu. Bentrokan antara penambang dengan seratusan petugas Satpol PP yang melakukan penertiban pecah. Bahkan petugas Satpol PP yang saat itu menyertakan Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah terdesak dalam bentrokan tersebut.

Paling getir adalah munculnya wacana damai pasca bentrokan yang justru muncul atas inisiatif "negara" yang direpresentasikan oleh wakil gubernur maupun Satpol PP. Wacana damai ini sekilas mulia, namun sesungguhnya ini preseden buruk. Kesan bahwa negara ternyata lemah menguat dalam kasus ini dan ini berbahaya bagi penertiban-penertiban selanjutnya.

Apa pun alasannya, negara tidak boleh berdamai dengan pelanggar aturan. Negara harus tegak dan kokoh berdiri di atas kepentingan umum dan pantang berdamai dengan penentang negara.

Dan sesungguhnya jika penertiban itu dilakukan dengan lebih terencana dan rapi, ini tidak perlu terjadi. Satpol PP bisa saja tidak sendiri melakukan penertiban. Masih ada jajaran TNI/Polri yang bisa mem-back up langkah Satpol PP melakukan penegakan perda.

Sayang, rupanya aparat negara kita masih egois dengan warna seragam mereka masing-masing. Tampak betul bahwa aparat kita tidak kompak yang bisa juga diartikan negara kita tidak solid.

Kasus Sijuk ini juga menunjukkan adanya perang kepentingan di antara petugas-petugas negara yang kita miliki. Masing-masing oknum aparat negara, baik secara pribadi atau atas nama matra dan warna seragam, tengah memainkan kepentingan yang kebetulan harus saling berbenturan. (***)

Penulis: ibnu Taufik juwariyanto
Editor: teddymalaka
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved