Berita Pangkalpinang

Latif Pribadi Mantan Sekertaris Pangkalpinang Jadi Tersangka SPPD Fiktif 14 Anggota DPRD

Mantan Sekretaris DPRD Pangkalpinang Latif Pribadi ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif

Latif Pribadi Mantan Sekertaris Pangkalpinang Jadi Tersangka SPPD Fiktif 14 Anggota DPRD
Dokumen Bangka Pos
Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang, M Latif Pribadi 

Mantan Sekretaris DPRD Pangkalpinang Latif Pribadi ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif 14 anggota DPRD Pangkalpinang

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Mantan Sekretaris DPRD Pangkalpinang Latif Pribadi ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif 14 anggota DPRD Pangkalpinang.

Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang RM Ari Prioagung mengatakan penetapan Latif setelah pihaknya melakukan serangkaian pemeriksaan, termasuk 34 saksi dari DPRD Pangkalpinang dan pemerintah pusat.

"Sebanyak 21 anggota DPRD Pangkalpinang sudah diperiksa, pemerintah pusat empat orang, honor sekretariat DPRD tiga orang, mantan PNS satu orang dan tiga anggota keluarga DPRD Pangkalpinang sebanyak tiga orang," kata Ari di Kantor Kejari Pangkalpinang, Selasa (5/11/2019) dikutip dari Antara.

Disebutkan, Latif sebagai pengguna anggaran mengetahui tidak dilaksanakannya kegiatan dinas luar anggota dewan tanggal 9 sampai 12 Februari 2017.

Meski begitu, dia tetap menandatangani surat permohonan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM).

Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Ari Proagung Bersama Staff Usai Konferensi Pers Di Kantor Kejari Pangkalpinang, Selasa (5/11/2019)
Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Ari Proagung Bersama Staff Usai Konferensi Pers Di Kantor Kejari Pangkalpinang, Selasa (5/11/2019) (Istimewa)

Pihak kejari memeriksa data manifest maskapai Garuda dan Sriwijaya, terbukti 14 anggota DPRD Pangkalpinang itu ke Jakarta tetapi tidak ke tempat tujuan tugas.

"Seharusnya, Latif tidak menyetujui pencairan anggaran perjalanan dinas 14 anggota dewan itu," ujarnya.

Latif dituduh melanggar Pasal 18 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2004 yang berbunyi pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Ada 14 anggota dewan yang terlibat kasus penggunaan anggaran SPPD tersebut yakni Satria Mardika (Hanura), Zainuri (Golkar), Rano (Demokrat), Achmad Subari (Gerindra), Michael Pratama (Gerindra), Amir Rahman (Hanura), Djubaidah (Gerindra), Marsyahbana (Gerindra), Sadiri (PPP), Murti Murdiana (Golkar), Yahya Muhammad (Alm), Azmi Hidayat (Alm), Jumdiyanto ( PKB ), Latif Pribadi (Sekwan).

Halaman
12
Penulis: Yuranda
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved