Berita Pangkalpinang

Latif Pribadi Mengaku Pasrah Ditetapkan Tersangka Dugaan SPPD Fiktif Anggota DPRD Pangkalpinang

Mantan Sekretaris DPRD Pangkalpinang Latif Pribadi buka suara terkait penetapan dirinya sebagai tersangka

Latif Pribadi Mengaku Pasrah Ditetapkan Tersangka Dugaan SPPD Fiktif Anggota DPRD Pangkalpinang
Dokumen Bangka Pos
Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang, M Latif Pribadi 

BANGKAPO.COM, BANGKA  - Mantan Sekretaris DPRD Pangkalpinang Latif Pribadi mengatakan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka atas dugaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif 14 anggota DPRD Pangkalpinang mengalir sesuai dengan proses hukum.

"Mengalir saja sesuai dengan proses hukum yang berlaku dan sesuai hukum yang berlaku, " kata Mantan Sekretaris DPRD Pangkalpinang Latif Pribadi, dengan nada pasrah saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon, Selasa (5/11/2019).

Namun bangkapos.com tidak bisa menanyakan lebih dalam terkait perkara tersebut, lantaran sambung telpon terputus. 

Mantan Sekretaris DPRD Pangkalpinang Latif Pribadi ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif 14 anggota DPRD Pangkalpinang.

Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang RM Ari Prioagung mengatakan penetapan Latif setelah pihaknya melakukan serangkaian pemeriksaan, termasuk 34 saksi dari DPRD Pangkalpinang dan pemerintah pusat.

"Sebanyak 21 anggota DPRD Pangkalpinang sudah diperiksa, pemerintah pusat empat orang, honor sekretariat DPRD tiga orang, mantan PNS satu orang dan tiga anggota keluarga DPRD Pangkalpinang sebanyak tiga orang," kata Ari di Kantor Kejari Pangkalpinang, Selasa (5/11/2019) dikutip dari Antara.

Disebutkan, Latif sebagai pengguna anggaran mengetahui tidak dilaksanakannya kegiatan dinas luar anggota dewan tanggal 9-12 Februari 2017.

Meski begitu, ia tetap menandatangani surat permohonan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM).

Pihak kejari memeriksa data manifest maskapai Garuda dan Sriwijaya, terbukti 14 anggota DPRD Pangkalpinang itu ke Jakarta tetapi tidak ke tempat tujuan tugas.

"Seharusnya, Latif tidak menyetujui pencairan anggaran perjalanan dinas 14 anggota dewan itu," ujarnya.

Latif dituduh melanggar Pasal 18 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2004 yang berbunyi pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

(bangkapos.com/Yuranda)

Penulis: Yuranda
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved