Berita Sungailiat

10.652 KK di Kabupaten Bangka Terima Bantuan Non Tunai Berupa Tranfer Uang Rp 110 ribu Tiap Bulan

kreteria penerima manfaat itu, yaitu warga yang benar-benar kurang mampu ditentukan oleh musyawarah di Desa maupun Kelurahan.

10.652 KK di Kabupaten Bangka Terima Bantuan Non Tunai Berupa Tranfer Uang Rp 110 ribu Tiap Bulan
bangkapos.com/Riki Pratama.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka, Arman Agus. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka, Arman Agus mengatakan setiap bulannya sebanyak 10.652 KK penerima manfaat bantuan non tunai mendapatkan kucuran dana dari pusat sebesar Rp 110.000 ke setiap keluarga penerima manfaat.

"Kita dulunya memberikan melalui beras sejahtera,  2018 akhir berubah yang ditentukan Kementrian Sosial RI menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak di belikan berasa sejahtera kepada penerima manfaat beras, sebanyak 10 Kg. Semuanya berubah menjadi non tunai dengan penerima manfaat menerima kartu kombo kredit yang didalam kartu ada nomer rekening penerima manfaat,"ungkap Arman Agus kepada wartawan, Rabu (6/11/2019).

Sebanyak 10.652 KK penerima manfaat bantuan non tunai, setiap bulan ditransfer sebesar Rp 110 Ribu dicairkan ke penerima manfaat langsung dan dibelanjakan melalui e warung untuk membeli kebutuhan yang diperlukan.

"Karena tidak bisa dibelanjakan di toko dan lain sebagainya diluar e-warung yang disuplai oleh bulog dan uang Rp 110 ribu. Bisa dibelikan beras dan telur bisa memilih bulan ini telur misalnya dengan duit yang dicairkan atau butuh beras 5 Kg jenis premium, seperti itu,"lanjutnya.

Arman menambahkan pada hari ini mereka juga melakukan monitoring dengan mengumpulkan semua yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut, jangan sampai ada keterlambatan tranfer atau persolan lainnya.

"Kita pada hari ini monitoring dan evaluasi baik data penerima manfaat yang benar sudah tersampaikan, tersalurkan harus di tranfer uang tiap bulan sebesar Rp 110 Ribu dicairkan melalui rekening BRI dan dibelanjakan melalui e-warung melalui Brilink BRI,"lanjutnya.

Ia menambahkan untuk kreteria penerima manfaat itu, yaitu warga yang benar-benar kurang mampu ditentukan oleh musyawarah di Desa maupun Kelurahan.

"Kreteria penerima manfaat itu satu,yang pertama sesuai bes data terdata artinya dari 2015 silam benar benar warga menerima bantuan melalui hasil muswarah desa/kelurahan, jadi intinya setiap Desa ada operator aplikasi sistem integrasi, dari pusat misalnya usulan pak Kades nama Arman masih mampu tidak perlu dimasukkan melalui musyawarah desa dan Kelurahan, karena benar tidak layak diusulkan,"ungkapnya.

(bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved