Berita Pangkalpinang

Tersandung SPPD Fiktif, Kepala BKPSDM Pangkalpinang Latip Pribadi Dinonaktifkan dari Jabatan

Maulan Aklil (Molen), yang menyebutkan surat keputusan pemberhentian dari jabatan tersebut akan dikeluarkan Kamis (7/11/2019) besok

Tersandung SPPD Fiktif, Kepala BKPSDM Pangkalpinang Latip Pribadi Dinonaktifkan dari Jabatan
Bangkapos/irakurniati
Wawancara Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil 

BANGKAPOS.COM - Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Pangkalpinang terkait kasus SPPD (surat perintah perjalanan dinas) fiktif, Kepala BKPSDM Pangkalpinang, Latip Pribadi dinon aktifkan dari jabatannya.

Hal ini dinyatakan wali kota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen), yang menyebutkan surat keputusan pemberhentian dari jabatan tersebut akan dikeluarkan Kamis (7/11/2019) besok. Setelah surat tersebut dikeluarkan, Latip Pribadi non job dari jabatannya yang baru diemban sekitar lima bulan lalu.

"Terkait kasus kita serahkan proses hukumnya pada pihak yang menangani," kata Molen, Rabu (6/11/2019).

Kendati salah seorang kepala dinasnya tersandung kasus hukum, Molen juga mengungkapkan keprihatinannya kepada Latip Pribadi.

"saya turut mendoakan agar yang bersangkutan kuat menghadapi ini. Sangat prihatin tentunya," ucap Molen.

Dia menyebut, pemerintah kota siap memberi bantuan hukum apabila diperlukan. Tapi perlu dikaji terlebih dahulu mengenai unsur-unsurnya.

Diberitakan sebelumnya, Latip Pribadi yang kala itu masih menjabat sebagai sekretaris DPRD Pangkalpinang telah mengetahui tidak dilaksanakannya kegiatan pada tanggal 9-12 Februari 2017 pada saat ditandatanganinya surat permohonan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM). Sementara itu, anggota DPRD tetap berangkat ke Jakarta hanya saja tidak ke tempat tujuan dan menjalankan tugas. Menurut kepala Kejaksaan Negeri, Latip Pribadi seharusnya tidak menyetujui proses pencairan anggaran sisa perjalanan dan membatalkan pertanggungjawaban pencairan tersebut.

Dia diduga melanggar pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yang berbunyi pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Kasus ini juga melibatkan 13 anggota DPRD Pangkalpinang periode 2014-2019 yang masih berstatus sebagai saksi. 13 anggota tersebut yakni Satria Mardika, Zainuri, Rano, Achmad Subari, Michael Pratama, Amir Rahman, Djubaidah, Marsyahbana, Jumdiyanto, Sadiri, Murti Murdiana, Yahya Muhammad (Almarhum) dan Azmi Hidayat (Almarhum). 

(bangkapos.com/irakurniati)

Penulis: Ira Kurniati
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved