Berita Pangkalpinang

OPD Lebih Ramping Hemat Anggaran, Pansus Minta Bappeda Buka DPA

Langkah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merampingkan organisasi perangkat daerah (OPD) diklaim bisa menghemat anggaran daerah.

OPD Lebih Ramping Hemat Anggaran, Pansus Minta Bappeda Buka DPA
Bangka Pos / Riki Pratama
Ketua DPRD Bateng, Algafry Rachman

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Langkah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merampingkan organisasi perangkat daerah (OPD) diklaim bisa menghemat anggaran daerah.

Namun Ketua Pansus susunan organisasi dan tata kerja (SOTK), Algagry Rahman kepada Bangkapos.com, Selasa (12/11/2019) belum bisa menyebutkan berapa efisiensi anggaran dari perampingan OPD ini.

"Makanya kita minta bappeda memberikan kami DPA. Kita buka dan kita lihat berapa anggaran yang bisa dihemat dari perampingan OPD ini," kata Algafry.

Saat ini DPRD Babel sedang membahas raperda perubahan tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOTK). Dalam pembahasannya Pansus SOTK yang dibentuk sudah memanggil lima OPD.

Lima OPD yang sudah diajak rapat dan audiensi terkait raperda SOTK yakni BKPSDM, inspektorat, bappeda, biro organisasi dan biro hukum.

Menurut Algafry, pansus SOTK meminta DPA kepada pihak eksekutif agar bisa mengetahui penggunaan anggaran 2020. Apakah ada program yang tumpang tindih dengan dilakukannya perampingan OPD.

"Kalau ada program yang tumpang tindih kita evaluasi atau dicoret, karena ini berkaitan dengan anggaran kita mau tahu program yang tumpang tindih itu,"  tegas Algagry. (Bangkapos.com/Hendra)

Penulis: Hendra
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved