Antrean BBM di SPBU Bangka Belitung

Penambahan Kuota BBM Bukan dari Pertamina, Wicaksono: Itu Urusan Pemerintah Kasih atau Tidak

Kuota untuk Provinsi Bangka Belitung yakni biosolar 212.000 Kl per tahun dan premium 176.000 Kl per tahun.

Penambahan Kuota BBM Bukan dari Pertamina, Wicaksono: Itu Urusan Pemerintah Kasih atau Tidak
Bangkapos.com/Cici Nasya Nita
Sales Branch Manager PT Pertamina TBBM Pangkalbalam Wicaksono 

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Sales Branch Manager (SBM) PT Pertamina TBBM Pangkalbalam Wicaksono mengatakan, ada kuota BBM dari pemerintah yang harus dipenuhi oleh pihak PT Pertamina.

Adapun kuota untuk Provinsi Bangka Belitung yakni biosolar 212.000 Kl per tahun dan premium 176.000 Kl per tahun.

"Kuota itu bukan dari Pertamina tapi dari pemerintah, perkara menambah kuota urusan pemerintah kasih atau tidak. Kita di sini sebagai operator untuk menjalankan dan penyaluran sesuai dengan aturan," ungkap Wicaksono saat ditemui bangkapos.com, Selasa(12/11/2019).

Dia mengatakan waktu pasokan BBM dari Pertamina menuju SPBU di wilayah Bangka Belitung dilakukan setiap hari.

"Kalau ke Pertamina kita pasti ada suplai terus setiap hari, karena ini daerah kepulauan banyak kendala sebenarnya baik itu cuaca. Kita tahu sendiri nanti akan musim penghujan, di laut ombak tinggi. Apalagi di darat dan di laut berbeda, mungkin akan ada sedikit keterlambatan. Tetapi kita tetap akan atur pasokan ke SPBU seoptimal mungkin," katanya.

Wicaksono menjelaskan, dalam menyalurkan premium dan solar itu ada Perpres (Peraturan Presiden) yakni ada konsumen-konsumen yang tidak boleh diisikan. Maka pihak SPBU akan membenarkan acuan tersebut sesuai yang telah diatur.

Diakuinya, antrean panjang dan banyaknya pengerit solar memang menjadi kondisi yang sulit untuk di kontrol.

"Saya menyampaikan saat rapat pemda, saya bisa memastikan SPBU tidak berjualan ke jerigen tapi kita tidak bisa mengatur kalau ada seandainya ada pembeli yang membeli di beberapa tempat SPBU. Batas pembelian BBM itu sesuai dengan kebijakan SPBU masing-masing, tapi batasan masih sesuai dengan Perpres (Peraturan Presiden) yang berlaku. Paling yang kita wanti-wanti apabila pengisian diluar kewajaran," kata Wicaksono.

Dia menegaskan pihak Pertamina hanya sebagai operator pendistribusian BBM.

"Wewengan tugas kita menyalurkan BBM ke wilayah SPBU. Untuk pengawasan itu tugasnya BPMIGAS dibantu pemerintah daerah. Kami tidak punya kewenangan yang mengikat untuk melarang pembeli, kita gak punya kekuatan hukum di situ," ungkapnya.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved