Pemkab Bangka Tengah Sampaikan Dua Raperda 2019 Dalam Sidang Paripurna

Wakil Bupati Yulianto Satin, menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2019 pada rapat Paripurna DPRD Bateng, Rabu (13/11) pagi.

Pemkab Bangka Tengah Sampaikan Dua Raperda 2019 Dalam Sidang Paripurna
istimewa
Penyerahan perda oleh Wabup Bateng kepada DPRD Bateng. 

Pemkab Bangka Tengah Sampaikan Dua Raperda 2019 Dalam Sidang Paripurna

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Wakil Bupati Yulianto Satin, menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2019 pada rapat Paripurna DPRD Bateng, Rabu (13/11) pagi.

Pada kesempatan itu, Yulianto menyampaikan, dua Raperda yakni, Raperda tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Raperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Bateng Tahap Kedua.

Dijelaskan Yulianto bahwa pengarusutamaan gender, merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di masa akan datang yang sangat diperlukan.

Sedangkan Raperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Bateng tahap Kedua, Yulianto menjelaskan jika hal ini dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemda dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemda.

Sehingga beberapa Perda yang masih berlaku perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan diundangkan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk pengharmonisan agar tidak terjadi atau mengurangi tumpang tindih peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut ia menjelaskan jika pencabutan Perda Kabupaten Bateng tersebut, telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Adapun Perda yang dilakukan pencabutan tahap kedua yakni; Perda nomor 16 tahun 2007 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat desa di wilayah Kabupaten Bateng. Dan Perda nomor 6 tahun 2011 tentang tanda daftar perusahaan. Kemudian, Perda nomor 19 tahun 2014 tentang tatacara tuntutan ganti kerugian daerah," ujar Yulianto, Rabu (13/11)

Demi kelancaran pembahasan dua Raperda ini, Bupati Bateng memerintahkan kepada Sekda beserta Kepala OPD terkait untuk membahas Kedua Raperda ini, dengan harapan kiranya kedua Raperda ini dapat dibahas bersama dan tentunya dapat disetujui menjadi Perda.

Sedangkan pimpinan sidang paripurna tersebut Batianus mengatakan jika dengan telah ditetapkannya, Peraturan perundang-undangan mengenai otoda, memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Pemda sebagai daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah.

Menurutnya setelah kedua Raperda ini disampaikan, maka untuk menunjang efektivitas pembahasan, maka DPRD Bateng akan segera menetapkan mekanisme dan jadwal pembahasan.

"Setelah Kedua Reperda disampaikan, untuk efektivitas pembahasan, selanjutnya DPRD Bateng akan menetapkan mekanisme dan jadwal pembahasan sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Batianus, Rabu (13/11)

Hadir dalam paripurna tersebut, para wakil serta anggota Dewan, Kapolres Bateng, Kejari, Dandim 0413/Bangka, Ketua PN Koba, Sekda, para staf ahli, asisten, dan beberapa tamu undangan lainnya.

(Bangkapos/Muhammad Rizki)

Penulis: Muhammad Rizki
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved