Berita Pangkalpinang

Tunggakan Peserta BPJS Kesehatan di Bangka Belitung Capai Rp 80,40 Miliar

Masyarakat menunggak iuran otomatis tidak dapat menerima pelayanan BPJS. Hal tersebut akan diindentikan bahwa peserta ingin keluar dari BPJS

Tunggakan Peserta BPJS Kesehatan di Bangka Belitung Capai Rp 80,40 Miliar
(bangkapos.com/Cici Nasya Nita)
Kepala Kantor Cabang Pangkalpinang BPJS Kesehatan Angga Firdauzie Rabu,(13/11/2109) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Kantor Cabang Pangkalpinang BPJS Kesehatan Angga Firdauzie mengatakan jumlah tunggakan iuran para peserta BPJS Kesehatan sampai 31 Oktober 2019 mencapai Rp80,40 miliar, dengan jumlah 156.379 peserta yang menunggak.

Masyarakat menunggak iuran otomatis tidak dapat menerima pelayanan BPJS. Hal tersebut akan diindentikan bahwa peserta ingin keluar dari BPJS atau JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Angga menekankan masyarakat tidak bisa berhenti dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) sebab JKN sama kedudukannya dengan pajak.

"Sejarah Sosial Securty, di Jerman awal mula terjadi jaminan kesehatan kemudian diikuti Inggris. Negara-negara lain terinspirasi kesehatan itu seperti kebutuhan. Sehingga tahun 1948 PBB mendeklarasikan kesehatan adalah Hak Asasi Manusia. Banyak ahli tata hukum negara menyatakan keluarnya serentetan undang-undang mengenai hal tersebut bahwa kesehatan adalah public good seperti udara. Tidak peduli menggunakan atau tidak tetap public good. Maka orang itu gak bisa berhenti dari JKN sebagaimana tidak bisa berhenti dari pajak," jelas Angga saat ditemui bangkapos.com, Rabu(13/11/2019).

Ia menerangkan seseorang bisa berhenti dari JKN apabila seseorang bukan Warga Negara Indonesia(WNI) dan seseorang sudah meninggal.

"Memang banyak orang yang kurang paham berhenti bayar iuran mungkin karena jarang pakai juga, padahal iuran tersebut dapat membantu 640 ribu orang sehari. Makanya iuran itu jangan dipandang sebagai iuran kita saja," katanya.

Selain itu, dia juga menjelaskan pada tahun 2018 lalu di Provinsi Bangka Belitung iuran yang diterima senilai 287,4 miliar sedangkan pembiayaan yang harus dikeluarkan 363,71 Miliar. Hal tersebutlah yang membuat Perpres mengenai penyesuaian iuran terjadi.

Penyesuai iuran atau dikenal kenaikan iuran yang akan terjadi tahun 2020 mendatang tentu akan menjadi PR bagi pihak BPJS Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan karena kenaikan iuran akan membuat masyarakat berharap lebih dengan pelayanan.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved