Usulan Prioritas Daerah Diakomodir Sebagai Prioritas Nasional, Babel Siapkan Dukungan

"Pemerintah Pusat ingin memastikan kesiapan daerah dalam mendukung prioritas nasional, Pemda harus dapat memastikan dukungan tersebut masuk dalam

Usulan Prioritas Daerah Diakomodir Sebagai Prioritas Nasional, Babel Siapkan Dukungan
Bappeda Prov. Babel
Rapat Penyusunan Rencana Pembangunan Berbasis Kewilayahan Mendukung Prioritas Nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Hotel Hatika, Tanjung Pandan, Kamis (14/11). 

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Pemerintah Pusat sedang melakukan finalisasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang direncanakan akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden pada bulan Januari 2020. Kepala Bappeda Kepulauan Bangka Belitung, Fery Insani mengatakan, beberapa usulan prioritas Prov. Kep. Babel sudah diakomodir sebagai prioritas nasional dalam Rancangan RPJMN 2020-2024.

Diantaranya, pembangunan Kawasan Industri Sadai dan Sekitarnya, kawasan ekonomi khusus pariwisata, termasuk usulan Jembatan Sumatera-Bangka. Fery Insani mengatakan, dengan menjadikan prioritas daerah menjadi prioritas nasional diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Namun menurutnya, sebelum menyetujui usulan prioritas nasional dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan meminta Pemda untuk menyampaikan dukungan terhadap usulan prioritas nasional.

"Pemerintah Pusat ingin memastikan kesiapan daerah dalam mendukung prioritas nasional, Pemda harus dapat memastikan dukungan tersebut sudah masuk dalam dokumen perencanaan," kata Fery Insani pada saat membuka Rapat Penyusunan Rencana Pembangunan Berbasis Kewilayahan Mendukung Prioritas Nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Hotel Hatika, Tanjung Pandan, Kamis (14/11).

Pada kesempatanya yang sama, Sekretaris Bappeda Kepulauan Bangka Belitung, Joko Triadhi mengharapkan pada pertemuan yang dihadiri Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PD Prov dan Kab/Kota dapat mengidentifikasikasi dukungan apa saja yang sudah dimasukkan kedalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Selain mengidentifikasi dukungan Pemda terhadap usulan prioritas nasional, menurut Joko Triadhi, Pemerintah Daerah perlu menyusun semacam roadmap untuk mengetahui secara jelas bagaimana kondisi Eksisting daerah, isu strategis dan permasalahan yang akan dihadapi hingga kesiapan lain-lainnya yang dianggap mendukung, misalnya dokumen teknis sampai ke status lahan apakah sudah clean dan clear dan seterusnya.

"Untuk itu, kita harus memastikan Pemda dalam mendukung usulan prioritas nasional, telah memasukkan hal-hal yang sifatnya mendukung tersebut ke dalam dokumen rencana pembangunan masing-masing daerah," katanya. (Bappeda/Rizky)

Editor: nurhayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved