Berita Pangkalpinang

Komisi VI DPR RI Usul RDP Bahas Tata Niaga Lada dengan Pemprov Bangka Belitung

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Patijaya (BPJ) mengusulkan agar dilakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) antara Pemprov Babel dan Anggota Komisi VI DPR

Komisi VI DPR RI Usul RDP Bahas Tata Niaga Lada dengan Pemprov Bangka Belitung
Istimewa/Bangkapos.com
Bambang Patijaya saat menjadi pembicara seminar pariwisata dan me-launching buku di Pangkalpinang, Minggu (17/3). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Patijaya (BPJ) mengusulkan agar dilakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) antara Pemprov Babel dan Anggota Komisi VI DPR RI untuk membahas tata niaga lada.

Usulan ini dilontarkannya menanggapi anjloknya harga komoditas lada Babel hingga saat ini.

"Kondisi harga lada di Babel cukup memprihatinkan, karena itu saya mengusulkan kepada Pak Gubernur Babel Erzaldi Rosman beserta jajaran untuk bersama-sama melakukan RDP dengan Komisi VI DPR RI membahas tentang tata niaga lada," ungkap Bambang Patijaya, Minggu (17/11/2019).

Menurutnya harga lada pada saat ini semakin rendah, sebagai Anggota Komisi VI dirinya mengaku tergerak untuk bagaimana ikut andil dalam penyelesaian permasalahan harga lada di Negeri Bumi Serumpun Sebalai tersebut.

"Kita harus mencari tau apa yang menjadi pokok permasalahan harga lada. Saya yang duduk di Komisi VI akan turut andil memberikan masukan daripada harga lada yang terus menurun," ungkap Bambang Patijaya.

Pria yang kerap disapa BPJ itu juga menyampaikan sudah melakukan komunikasi intensif dengan staf khusus Ketua Tim Pengawas Tatakelola Lada (TPTL) Babel yakni Zaidan.

"Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Zaidan dan beberapa stakeholder. Saya meminta agar Gubernur Babel berkirim surat kepada pimpinan Komisi VI untuk segera diatur jadwal RDP dengan Komisi VI. Rapat antara pemerintah daerah Babel dengan pemerintah pusat," jelasnya.

Harapannya, lanjut Bambang Patijaya kita ingin mengetahui apa yang menjadi permasalahan harga lada menurun.

Sehingga, dicarikan solusinya dan permasalahan harga lada ini berkaitan dengan harga komoditas harga internasional.

"Tentunya kelola tata niaga lada juga. Sebab kita ingin tau apa pokok persoalannya. Dengan begitu, mari sama-sama kita pecahkan masalah harga lada bersama dalam hal ini pemerintah daerah Babel dan pemerintah pusat," pungkas BPJ optimis.

(Bangkapos.com/ Iwan Satriawan)

Penulis: Iwan S (Wan)
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved