Berita Sungailiat

Tambang Timah Diduga Ilegal di Pantai Tanjungratu Menuai Protes, Warga Khawatir Kerusakan Lingkungan

Sebuah tambang timah nonkonvensional (TN) beroperasi di bibir pantai dusun setempat. Bahkan areal tambang diperluas hingga ke laut merusak terumbu

Tambang Timah Diduga Ilegal di Pantai Tanjungratu Menuai Protes, Warga Khawatir Kerusakan Lingkungan
(IST/Photo Kiriman Warga Tanjungratu).
Tampak lokasi penambangan menggunakan alat berat di bibir Pantai Tanjungratu Desa Rebo Sungailiat Bangka menggunakan alat berat. Tambang ini menuai protes warga dusun setempat. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Sejumlah masyarakat dan nelayan di Dusun Tanjungratu Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Bangka, mengeluh. Sebuah tambang timah nonkonvensional (TN) beroperasi di bibir pantai dusun setempat. Bahkan areal tambang diperluas hingga ke laut, merusak terumbu karang dan mangrove.

Menurut warga, tambang ini belum mengantongi ijin, namun sudah beroperasi menggunakan alat berat.

"Masyarakat sangat tidak setuju dengan kehadiran TN tersebut, bahkan (opersi) tanpa pemberitahuan dengan masyarakat kami. Ada sebagian dari (oknum) perangkat dusun kami yang pakai gaya 'preman' membekingi TN ini pak, cuma mementingkan kepentingan pribadi," kata Ali Ahmad, Warga Dusun Tanjungratu yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rebo Sungailiat Bangka kepada Bangka Pos, Senin (18/11/2019).

Ali Ahmad memastikan, intinya sebagian besar Warga Dusun Tanjungratu Desa Rebo Sungailiat Bangka, tak setuju pada aktivitas tambang tersebut. Apalagi sosialisasi TN tak pernah dilakukan oleh pihak pengusaha. "Intinya kami masyarakat Dusun Tanjungratu tidak setuju dengan TN ini," kata Ali Ahmad.

Dampak yang merugikan warga kata Ali Ahmad, tambang ini tak hanya merusak lingkungan sekitar pantai dan laut Tanjungratu, namun juga lubang tambang darat yang begitu besar akan membahayakan warga sekitar, termasuk dimungkinan menjadi sarang predator buaya. Belum lagi abarasi akibat pengerukan tanah, berdampak negatif di kemudian hari.

"Dampak kerusakan lingkungan pak, salah satunya pencemaran lingkungan. Bisa dibayangkan berapa besar lubang dari TN tersebut, mau sampai kapan pantai kami kembali seperti sedia kala? Saya rasa nggak akan kembali pak. Belum lagi nanti hewan predator yang hidup dalam lubang pasca tambang nanti dapat mengancam masyarakat kami. Tanah daratan di pesisir pantai juga sedikit demi sedikit akan longsor dan dekat
pemukiman warga," keluh Ali Ahmad.

Tak hanya itu lanjut Ali Ahmad, di samping lokasi TN tersebut ada tanaman mangrove yang sudah ditanam serta dikelolah mahasiswa UBB seluas 1 hektare. Tanaman mangrove ini sudah lebih dulu ditanam, sebelum tambang ini ada.

"Sudah dapat dipastikan tanaman mangrove ini akan rusak dan mati atau bahkan tertimbun tanah galian TN. Apalagi lumpur dari TN ini akan merusak terumbu karang tempat berbagai macam habitat hewan laut. Lumpur TN ini bisa mematikan terumbu karang," kata Ali Ahmad memastikan, nelayan sangat terganggu atas keberadaan tambang tersebut.

Sementara itu Kepala Desa Rebo, Fendi dikonfirmasi terpisah, Senin (18/11/2019) malam mengaku belum menerima laporan secara resmi soal keluhan warga Dusun Tanjungratu Desa Rebo yang memprotes keberadaan tambang (TN) yang dimaksud. lain halnya masyarakat Dusun Rebo Desa Rebo yang memprotes tambang laut di perairan setempat, keluhannya relah resmi diterima Kades dan BPd.

"Belum ada laporan ke desa kalau mereka menolak (Kades belum terima laporan resmi warga Dusun Tanjungratu). Tapi kalau (keluhan) Warga Nelayan Dusun Rebo sudah melayangkan penolakan secara tertulis ke BPD (soal penolakan tambang laut," kata Kades.

Saat ditanya apa betul tambang TN tersebut milik NN, seorang pengusaha tambang yang pernah jadi terpidana kasus penampungan timah ilegal beberapa tahun silam? Dan apakah betul tambag ini sudah beroperasi namun tak mengantongi surat ijin resmi? Kades tak dapat memastikannya.

"Saya tidak tahu ada ijin atau tidak. Saya belum ada mengeluarkan rekom atau surat apa pun untuk TN tersebut," tegas Kades.

Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP) Kabupaten Bangka, Dalyan Amrie diwakili Kabid Perundang-Undangan, Achmad Suherman dikonfirmasi keberadaan tambang diduga tanpa ijin di bibir pantai ini, mengaku akan turun ke lapangan melakukan pengecekan.

"Yang jelas penambangan timah itu harus mengantongi ijin dari pihak atau instansi terkait yang berwenang atau pemegang ijin usaha penambangan (IUP). Makanya kita akan cek dulu ke lokasi dan kalau ternyata TN itu tidak punya ijin, akan kita hentikan," tegas Suherman.

(bangkapos.com/ferylaskari).

Penulis: ferylaskari
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved