VIDEO: Gubernur dan Kakanwil DJPb Kepulauan Babel Serahkan DIPA 2020

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka

BANGKAPOS.COM -  Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung Alfiker Siringoringo  menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah & Dana  Desa (TKDD) lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun Anggaran 2020. Acara penyerahan berlangsung di ruang Pasirpadi Kantor Gubernur, Selasa (19/11/2019).

Belanja pemerintah dalam APBN 2020 untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dialokasikan sebesar Rp9,92 trilyun. Ini terdiri dari 280 DIPA senilai Rp2,71 trilyun dan alokasi TKDD sebesar Rp 7,21 trilyun. 

Rinciannya, alokasi TKDD Rp 7,21 Triliun untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Dana Alokasi Umum Rp4,5 triliun, Dana Bagi Hasil Rp554,4 miliar, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp777,1 miliar, Dana Insentif Daerah Rp160,7 miliar, dan Dana Desa Rp321,7 miliar. 

Erzaldi mengatakan, sesuai instruksi Presiden untuk mempercepat pelaksanaan DIPA, kegiatan-kegiatan pemerintah sudah bisa segera dikontrak dan dilelang untuk dilaksanakan.

Aparatur pemerintah diharapkan harus bergerak cepat, kreatif, inovatif, dan pelaksanaan DIPA bisa memberikan manfaat masyarakat kita. 

Pelaksanaan DIPA sesegera mungkin pada 2020 diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di tengah melesunya perekonomian global.

Perlu komitmen dan kekompakan semua pelaksana anggaran agar kerja-kerja pemerintah bisa mendongkrak perekonomian dan berdampak ke masyarakat.

Senada dengan Erzaldi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung Alfiker Siringoringo  mengatakan Kuasa Pengguna Anggaran harus melakukan perubahan mindset dan cara bekerja, serta meninggalkan  pola-pola yang lama, yaitu selalu membelanjakan anggaran di akhir-akhir penghujung tahun anggaran. 

Belanja pemerintah harus dilaksanakan sesegera mungkin dalam rangka mendorong  pertumbuhan ekonomi. 

Bahkan untuk belanja modal yang membutuhkan proses pengadaan yang  kompleks dapat mulai dipersiapkan kegiatan lelangnya setelah DIPA Tahun Anggaran 2020 diserahkan.

(bangkapos.com / Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedy Qurniawan
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved