Pj Sekda Kabupaten Bangka Beberkan Permasalahan Belum Terwujudnya KEK di Pantai Timur Sungailiat

Persoalan tambang yang masih beraktivitas di wilayah Pantai Timur diduga menjadi kendala, hingga saat ini, sehingga belum tewujudkan KEK

Pj Sekda Kabupaten Bangka Beberkan Permasalahan Belum Terwujudnya KEK di Pantai Timur Sungailiat
Bangkapos/Riki Pratama
Pj Sekda Kabupaten Bangka Ahmad Muksin Beberkan Permasalahan Belum Terwujudnya KEK di Pantai Timur Sungailiat 

Pj Sekda Kabupaten Bangka Beberkan Permasalahan Belum Terwujudnya KEK di Pantai Timur Sungailiat

BANGKAPOS.COM - Pj Sekda Kabupaten Bangka Ahmad Muksin menyebutkan belum tewujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Pantai Timur, Sungailiat karena tambang yang masih beraktivitas.

Ahmad Muksin mengatakan kendala yang terjadi saat ini, belum adanya kesepakatan antara pemilik IUP, Pengelola dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam menentukan kawasan ekonomi khusus di wilayah tersebut.

"Kita ingin bagaimana KEK Pantai Timur dapat terwujud di tahun akan datang, sebetulnya tidak ada kendala cuman diminta untuk sinergi, karena berkaitan dengan penambangan dan pengelolaan wisata, kalau ada kesepakatan antara PT Timah, dengan pengelola dan Pemerintah Daerah kedepan dapat mewujudkan yang kita cita-citakan kawasan pantai Timur,"ungkap Muksin kepada wartawan, Rabu (20/11/2019)

Muksin, menambahkan, belum adanya kesepakatan antar pihak untuk mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah Pantai Timur Sungailiat tersebut.

"Belum ada kesepakatan, termasuk zonanya, kita harapkan kedepan saling bersinergi untuk mendukung itu, ini tambang silakan menambang, tetapi memperhatikan kondisi, berharap petambangan dijadikan objek wisata, karena kita tidak juga tidak tahu, bagaimana proses pertambangan kapal isap di lautan, apalagi orang luar, sehingga mempunyai daya tarik tersendiri,"lanjutnya.

Sementara, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Bangka Belitung, Thomas Jusman, mengatakan pihaknya mendukung dua program strategis yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

"Jembatan Bahtera dan dua usulan KEK untuk melengkapi di Belitung, karena akan berdampak positif, karena di Belitung yang Tanjung Kelayang telah menjadi KEK, Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) telah naik 400 persen, namun untuk di Bangka saat ini belum serius untuk melakukan tranformasi itu,"lanjutnya.

Ia menambahkan, masih banyak penegakan hukum yang belum berjalan baik, terkait masih banyaknya pertambangan ilegal yang beroperasi di wilayah pariwisata.

"Dalam tranformasi proses penegakan hukum berjalan dengan baik, namun masih ada Tambang apung merambah kawasan wisata, masyarakat menolak tambang, tetapi masih berjalan, itu perlunya koordinasi, tanpa bermaksud merugikan salah satu sektor kita seiring berjalan,"ungkanya.

Menurutnya, dalam mewujudkan kemajuan di daerah harus saling bersinergi untuk mewujudkan tata ruang wilayah mana untuk pertambangan dan pariwisata.

"Mana kawasan tambang, wisata, perkebunan, kuncinya di zonasi, diwujudkan dalam tata tuang wilayah, itu bisa dijalankan tanpa di langgar saya rasa, bagus implementasinya tidak sesuai dengan di bicarakan dilapangan tidak sesuia, masih ego sektoral, kita punya cita-cita bagaimana memajukan secara bersama-sama bersinergi sesuai diamanatkan Undang-Undang Dasar,"tukasnya.

(Bangkapos/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved