Pemerhati Publik Sambut Positif Penerapan Fuelcard Tapi Tetap Perlu Pengawasan

Jumli Jamaluddin Pemerhati Kebijakan Publik atau Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung (LP5 Babel)

Pemerhati Publik Sambut Positif Penerapan Fuelcard Tapi Tetap Perlu Pengawasan
Istimewa
Ketua LP5 Bangka Belitung, Jumli Jamaluddin 

Pemerhati Publik Sambut Positif Penerapan Fuelcard Tapi Tetap Perlu Pengawasan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Jumli Jamaluddin Pemerhati Kebijakan Publik atau Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung (LP5 Babel) mengatakan dengan adanya kebijakan pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang akan menerapkan kartu kendali BBM (fuelcard) tentunya ini harus disambut sebagai langkah dan solusi yang positif.

"Dalam mengatasi permasalahan maupun kekisruhan BBM bersubsidi maupun non subsidi yang kerap terjadi dan berkepanjangan akhir-akhir ini di Babel, kebijakan ini juga merupakan upaya penataan dan perbaikan layanan publik dalam bentuk penyediaan migas kepada masyarakat, serta sebagai upaya pengaturan dan penataan kembali pendistribusian dan penggunaan BBMagar bisa tertib," ungkap Jumli saat dikonfirmasi bangkapos.com, Rabu(27/11/2019).

Tentunya dengan diterapkan fuelcard ini ia berharap dapat mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan terhadap BBM terutama untuk BBM bersubsidi agar memaksimalkan tepat sasaran. Pengisian di SPBU bisa sesuai fuelcard tersebut, dan bisa dikontrol, serta diharapkan bisa efektif.

"Penerapan fuelcard ini tetap harus ada pengawasan intensif dari pihak-pihak terkait dan menempatkan aparat dilapangan ataupun di SPBU. Tanpa ada pengawasan yang secara serius tersebut maka tidak menutup kemungkinan akan muncul kembali permasalahan dan kekisruhan,"tegasnya.

Sarannya agar dilakukan sosialisasi maupun pemberian edukasi ke masyarakat secara intensif, agar masyarakat bisa mengetahui kehadiran kartu kendali BBM ini dan bisa memahami fungsi dan kegunaannya.

"Pemberian fuelcard ini kepada masyarakat diharapkan dilakukan secara objektif dan adil. Kedepannya pemerintah juga perlu memikirkan dan mencari solusi untuk masyarakat yang jauh dari akses jangkauan untuk mendapatkan BBM," katanya.

Bangkapos.com/Cici Nasya Nita

Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved