Demo di Kantor Bupati Bangka

Kelompok Masyarakat Mendo Barat Kembali Demo, Tagih Janji Pemkab Bangka Cabut Izin Perusahaan Sawit

Masyarakat Kecamatan Mendo Barat lainya, kembali berunjuk rasa untuk menolak keberadaan perusahaan sawit dengan mendatangi kantor Bupati Bangka.

Kelompok Masyarakat Mendo Barat Kembali Demo, Tagih Janji Pemkab Bangka Cabut Izin Perusahaan Sawit
Bangkapos.com/Riki Pratama
Pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Bangka, saat demo penolakan perkebunan sawit oleh warga Mendo, Kamis (28/11/2019) di Halaman Kantor Bupati Bangka. 

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Usai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Mendo, pada Rabu (27/11/2019) kemarin, pada hari ini, Kamis (28/11/2019) siang, masyarakat Kecamatan Mendo Barat lainya, kembali berunjuk rasa untuk menolak keberadaan perusahaan sawit dengan mendatangi kantor Bupati Bangka.

Ratusan Warga Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka kembali mendatangi Kantor Bupati Bangka, mereka melakukan aksi unjuk rasa untuk menanyakan perihal tuntunan mereka, yang pernah disampaikan ke Wakil Bupati Bangka Syahbudin, dalam aksi unjuk rasa pada Senin (4/11/2019) lalu.

Sama dengan tuntutan awal mereka meminta dikembalikanya tanah milik warga yang saat ini dikuasai oleh perusahaan sawit PT Sinar Agro Makmur Lestari (PT SAML) kembali ke masyarakat desa.

Masyarakat yang baru tiba di Halaman Kantor Bupati Bangka terlihat diangkut menggunakan tiga mobil truk dan satu mobil bus, mereka berkumpul di sudut lapangan upacara bupati, sebelum memulai aksi unjuk rasa usai Salat Zuhur nanti.

"Nanti selesai Salat Zuhur, kita akan menyampaikan dengan aksi damai, kita ingin menanyakan perihal tuntutan kami yang pernah disampaikan sebelumnya,"ungkap Kordinator Lapangan Umum Aksi Unjuk Rasa, Ibnu Hajar kepada Bangkapos.com, Kamis (28/11/2019).

Sebelumnya, kelompok yang dikoordinir oleh Ibnu Hajar dan Jaminus ini pernah datang ke Kantor Bupati Bangka untuk berunjuk rasa, saat itu, perwakilan warga Desa Mendo, Jaminus dalam orasinya menginginkan Bupati Bangka mencabut izin perusahaan sawit yang ada di wilayah mereka.Ia merasa keberadaan perusahaan tersebut mengancam kehidupan banyak masyarakat.

"700 hektar yang dimiliki PT SAML kami menolak keberadaan di wilayah Mendo Barat, mohon kepada Bupati mencabut izin, kami tidak setuju luas 700 diserahkan ke pihak perusahaan
tolong dengarkan pak," jelas Jamius perwakilan warga Mendo dalam demo tersebut, Senin (4/11/2019).

Terkait tuntunan masyarakat Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, yang melakukan aksi penolakan izin perusahaan sawit PT Sinar Agro Makmur Lestari dijelaskan oleh Kepala Dinas Pertanian Bangka, Kemas.

Dalam pertemuan yang bersama-sama mereka melakukan di dalam ruang pertemuan Bupati Bangka, pada Senin (4/11/2019) siang, bersama perwakilan pendemo dari masyarakat Kecamatan Mendo Barat, yakni Desa Mendo, Petaling dan Payak Benua.

Kemas secara panjang lebar menjelaskan, bahwa perusahan sawit PT Sinar Agro Makmur Lestari (PT SAML) telah memiliki izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Bangka pada tahun 2018 lalu, namun perusahaan tersebut belum beraktivitas hingga saat ini.

"Izin lokasi yang dikeluarkan oleh bupati maka kewajiban kami memfasilitasi keberadaan perusahaan tersebut di lapangan. Kita sosialisasi izin lokasi dalam rangka untuk usaha perkebunan, izin diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk melakukan pembebasan lahan, bisa ganti rugi tanam tumbuh, bisa juga dengan jual beli sesuai mekanisme di masyarakat itu sendiri, ini yang kita lakukan, izin lokasi bukan usaha, tetapi pembebasan lahan itu sendiri," jelas Kemas kepada Bangkapos.com.

Sementara, Wakil Bupati Bangka, Syahbudin mengatakan terkait persoalan yang saat ini sedang ramai diperjuangan oleh masyarakat dirinya akan terus membela masyarakat, karena ia mengatakan tidak ada kepentingan dalam persoalan lahan tersebut.

"Kami tetap akan membela masyarakat, masyarakat Bangka, Kecamatan Mendo Barat, tetapi tidak dalam rangka yang tidak kami pahami secara utuh, saya pikir paham seperti disampaikan tadi, teyapi perlu kita pahami bersama, ini baru sebatas izin lokasi, kalau masyarakat tidak setuju tidak menjadi barang ini," tegasnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved