Kriminalitas

Terjerat Kasus Beasiswa Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka, Rosmawati dan Riky Jalani Sidang Pertama

Terdakwa Rosmawati dan Riky Ramdhani jalani sidang perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri (PN) Kota Pangkalpinang

Terjerat Kasus Beasiswa Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka, Rosmawati dan Riky Jalani Sidang Pertama
Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy
Kedua terdakwa Rosmawati dan Riky Ramdhani mengikuti persidangan di ruang Garuda Pengadilan Negeri (PN) Kota Pangkalpinang, Kamis (28/11/2019). 

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Terdakwa Rosmawati dan Riky Ramdhani jalani sidang perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri (PN) Kota Pangkalpinang, Kamis (28/11/2019).

Sidang kali ini merupakan sidang pertama yang digelar dalam kasus korupsi beasiswa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka pada tahun 2016.

Kasus bermula saat Rosmawati yang saat itu ditugaskan sebagai sekretaris panitia pelaksana kegiatan pendidikan lanjutan bagi pendidik. Sedangkan terdakwa Riky Ramdhani merupakan pejabat pelaksana teknis.

Dalam hal ini keduanya memiliki tugas pokok menyelesaikan berkas-berkas untuk pencairan dan mengurus administrasi pencairan biaya beasiswa pendidikan dan biaya hidup mahasiswa D1 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta.

Namun berdasarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum akibat perbuatan terdakwa Rosmawati dan Riky Ramdhani, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 639.430. 000.

Penasehat hukum terdakwa Riky Ramdhani, yaitu Abdul Jalil mengatakan terdakwa keberatan atas dakwaan dari JPH

"Ini kan baru pembacaan dakwaan, terdakwa dan penasehat hukum keberatan tapi itu hak Penuntut Umum untuk melakukan dakwaan. Tinggal pembuktiannya seperti apa, apakah yang didakwakan penuntut umum itu terbukti atau tidak,"  ungkap Abdul Jalil seusai persidangan.

Abdul Jalil juga menambahkan saat ini tidak dilakukan eksepsi dan berharap keadilan jika ada nama baru yang akan menjadi tersangka.

"Kita tidak melakukan eksepsi, langsung ke pembuktian karena memang akhirnya nanti juga akan di pembelaan di pledoi saja akan di full kan disana. Penuntut umum tentu sudah punya data-data yang cukup untuk menjadikan klien kami jadi terdakwa. Jika nanti ada pihak-pihak lain yang terlibat yang patut menjadi tersangka kita berharap jadi tersangka, kita tahu ada kepala dinas, ada bendahara jadi itu tinggal nanti majelis hakim yang menilai siapa saja yang patut jadi tersangka," jelas Abdul Jalil.

Hal senada juga diungkapkan penasehat hukum terdakwa Rosmawati, yaitu Beri Saputra yang juga tak mengajukan eksepsi dan menunggu kelanjutan persidangan terdakwa Rosmawati.

"Setelah mendengarkan dakwaan jaksa dan kami konfirmasi kepada terdakwa sendiri, untuk terkait syarat formil itu kami tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi. Bukan berarti kami membenarkan perbuatan ini, tapi kita lihat pada persidangan selanjutnya yaitu keterangan saksi. Kalau untuk melihat tersangka lain belum bisa kita pastikan terkait masalah teknisnya itu pada saat pembuktian disitu akan muncul siapa yang terlibat dan yang tidak terlibat,"  ungkap Beri Saputra.

Usai mendengarkan JPU membacakan dakwaan, majelis hakim yang dipimpin Rendra Yozar Dharma Putra menutup persidangan dan melanjutkannya Selasa (03/12/2019) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved