Minta Percepatan Pilkades hingga Kendaraan Operasional, Kades di Bangka Barat Audensi ke DPRD

Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Bangka Barat, menggelar audensi dengan DPRD Kabupaten Bangka Barat, Senin (2/11/2019) siang.

Minta Percepatan Pilkades hingga Kendaraan Operasional, Kades di Bangka Barat Audensi ke DPRD
Bangkapos.com / Anthoni Ramli
Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Bangka Barat, menggelar audensi dengan DPRD Kabupaten Bangka Barat, Senin (2/11/2019) siang Bangka Pos / Anthoni Ramli 

Minta Percepatan Pilkades hingga Kendaraan Operasional, Kades di Bangka Barat Audensi ke DPRD

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Bangka Barat, menggelar audensi dengan DPRD Kabupaten Bangka Barat, Senin (2/11/2019) siang.

Kades Cupat Martaridi, menyebut kedatangan pihaknya ke DPRD kabupaten Bangka Barat, guna menyampaikan beberapa aspirasi.

Ada empat aspirasi yang disampaikan kepala desa dalam audensi tersebut. Pertama minta percepatan pemilihan kepala desa, kedua meminta adanya penetapan purna bakti bagi kades yang masa jabatannya telah berakhir.

Ketiga meminta Tunjangan Hari Raya (THR) bagi BPD beserta perangkat dan keempat meminta kendaraan operasional.

"Kami audensi dengan DPRD kabupaten membahas empat poin tadi lah. Pertama percepatan pilkades. karena pilkades 22 desa di Babar sudah habis sampai 2020. minta purna bakti, kepala desa yang masa jabatannya sudah selesai. Ketiga THR BPD dan perangkat dan ke empat kendaraan operasional," ujar Martaridi kepada bangkapos.com, Senin (2/12/2019)

Dalam audensi tersebut para kades diterima Wakil Ketua DPRD Miyuni, Ketua Komisi 1 Naim, dan anggota DPRD alha Agus beserta OPD terkait.

DPRD kabupaten Bangka Barat, mendorong empat poin yang disampaikan dalam audensi dengan sejumlah Kepala Desa (Kades).

Namun dengan catatat tidak menyimpang dari koridor aturan yang berlaku. Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Bangka Barat, Miyuni meminta eksekutif mengkaji poin poin yang disampaikan para kepala desa teraebut.

" Kami mempersilahkan eksekutif untuk melakukan konsultasi terkait empat poin yang disampaikan dalam audensi tadi. Intinya kami dorong, namun tidak keluar dari regulasi," kata Miyuni di kantornya, Senin (2/12/2019)

Menurut Miyuni, secepatnya poni poin dalam audensi tersebut akan ditindaklanjuti, mengingat sejumlah masa jabatan kepala desa di Bangka Barat, akan berakhir.

"Makanya ini harus cepat karena ada beberapa desa masa jabatan kades nya berakhir desember ini," bebernya.

Tags
Kades
DPRD
Penulis: Antoni Ramli
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved