Berita Pangkalpinang

Rapat Bahas Masalah Harga Lada Murah Panas Gegara Ini

Rapat pembahasan masalah lada yang digelar di DPRD Propinsi Kep. Bangka Belitung cukup panas, Senin (2/12/2019) sore.

Rapat Bahas Masalah Harga Lada Murah Panas Gegara Ini
Bangka Pos / Hendra
Pertemuan DPRD Babel dengan instansi terkait untuk mencari solusi permasalahan anjloknya harga lada di Bangka Belitung Senin (2/12/2019) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Rapat pembahasan masalah lada yang digelar di DPRD Propinsi Kep. Bangka Belitung cukup panas, Senin (2/12/2019) sore. Khususnya terkait permasalahan data dan hak penggunaan IG lada brand muntok white papper.

Rapat tersebut dipimping langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya. Hadir dalam pertemuan itu para anggota Komisi I dan Komisi II.

Pembahasan memanas saat Ketua TP3TKL (Tim Pengawas, Pembina, Pengendalian, Tata Kelola Lada), Zaidan mempertanyakan terkait legalitas dari BP3L (Badan Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemasaran Lada) versi lama yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur tahun 2009.

Sedangkan saat ini, berdasarkan SK Gubernur tahun 2019 juga dibentuk BP3L. Sementara kepengurusannya telah digantikan dan tidak ada keanggotaan dari BP3L versi lama.

Sementara hak penggunaan IG brand muntok white papper berdasarkan penjelasan dari IG (Indek Geogragis) Indonesia, secara hukum milik BP3L. Dan tidak dapat dipindah tangankan ke pihak lain.

Demikian juga dijelaskan oleh Kanwilkumham Babel. Secara hukum, BP3L versi lama masih tetap berlaku dan memiliki hak atas IG lada muntok white papper.

Ketua BP3L versi lama, yakni Zainal menjelaskan bahwa mereka tetap sah. Terkait SK Gubernur saat pembentukan BP3L versi lama, karena BP3L ini sudah didaftarkan secara akta notaris maka SK Gubernur tersebut tidak diperlukan lagi.

“Setelah kami diperiksa oleh Tim pengawas, justru kami dinyatakan tidak sah. Tidak lama setelah itu malah diterbitkan SK gubernur yang baru menetapkan BP3L yang baru,” ujar Zainal.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya enggan mempermasalahkan BP3L mana yang sah dan tidak sah. Dia meminta agar Komisi I DPRD Babel mendatangi Kemenkumham RI untuk mempertanyakan masalah ini.

“Saya tetap berpegang pada Kementrian Hukum dan Ham. Jadi saya minta Komisi I ke Kemenkumham mempertanyakan masalah ini. Kita ingin BP3L ini satu. Jangan sampai ribut-ribut, tapi harus akur,” ujar Didit.

Halaman
123
Penulis: Hendra
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved