Advertorial

Harga Lada Anjlok, DPRD Bangka Belitung Gelar RDP

Didit: Pikirkan Nasib Rakyat n Eksportir Jangan Setop Beli. Turunnya harga lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat para petani lada resah

Harga Lada Anjlok, DPRD Bangka Belitung Gelar RDP
ist/Harga Lada Anjlok, DPRD Babel Gelar RDP
Turunnya harga lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat para petani lada resah. 

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Turunnya harga lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat para petani lada resah.

Hal ini ditambah dengan adanya polemik dualisme kepengurusaan Badan pengelolaan, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Babel, membuat Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menginisiasi Rapat Dengar Pendapat untuk mencari solusi penyelesaian masalah tersebut.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD beserta Komisi I dan II DPRD Babel, Dirut BUMD Babel, Ketua Tim Pembina, Pengawasan, Pengendalian dan Perdagangan Lada (TP4L) Babel, BP3L, Pihak dari Kemenkumham, Bea Cukai, serta Dinas Terkait.

Ketua DPRD, Didit Sri Gusjaya mengatakan bahwa eksportir lada Babel mengancam tidak akan membeli lada petani. Ini dikarena polemik kepengurusaan Badan pengelolaan, pengembangan dan pemasaran lada (BP3L) Babel.

“Yang kita pikirkan nasib rakyat dan petani lada, jangan sampai gara-gara hal ini bisa memberikan dampak buruk bagi petani lada Babel. Jika para eksportir tidak membeli lada milik petani terus siapa yang akan membeli. Apakah pemerintah dan BUMD sanggup untuk membeli hasil lada petani. Saya minta eksportir lada mengurungkan niatnya untuk tidak lagi membeli lada milik pertani,” tegasnya, Senin (12/2/2019)

Lanjut Didit, dari RDP yang digelar ini sudah jelas seperti apa permasalahan yang terjadi. Dia mengajak agar semuanya diselesaikan secara baik dan tidak merugikan para petani lada di Babel akibat ada dua matahari dalam BP3L tersebut.

“Jadi kami harapkan jangan sampai ada kepentingan lain dalam masalah lada ini, sehingga para petani lada yang menjadi korbannya,” pungkasnya.

Didit menambahkan agar kedua pihak untuk menyelesaikan permasahalan dualisme BP3L ini. Jangan sampai masalah ini merugikan para petani lada di Babel.

“Jika memang kedua belah pihak tidak ada titik temu saran saya ke pengadilanlah jalan terbaik untuk memutuskan pihak mana yang sah secara hukum,”kata Didit Srigusjaya.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Didit menugaskan Komisi I untuk Ke Kementrian Hukum dan Ham (Kemenhumkam) RI. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terkait polemik kepengurusan BP3L.

Sedangkan Komisi II dimintanya untuk mendatangi Kementrian Perdagangan. Mempertanyakan terkait ekspor lada Babel, serta kebijakan lainnya.

Pertemuan di Ruang Banmus sempat terjadi ketegangan antara, Ketua Tim Pembina, Pengawasan, Pengendalian dan Perdagangan Lada (TP4L) Babel, Zaidan dan Ketua Badan pengelolaan, pengembangan dan pemasaran lada (BP3L) Babel versi Kemenkumham, Zainal Arifin terkait polemik dualisme kepengurusaan dimana menurut Zaidan berpegang kepada Surat Keputusan Gubernur sementara Zainal Arifin berdasarkan Surat Kemenkumham.

Perwakilan eksportir, Bambang menjelaskan jika pihaknya tidak diizinkan mengekport lada sebelum adanya kejelasan tentang kepemilikan yang sah, maka pihaknya juga berhak menolak pembelian lada dari petani.

“Jika kami tidak membeli lada petani, terus bagaimana nasib para petani lada. Ini akan menambah parahnya ekonomi masyarakat Babel, hanya karena adanya dua matahari di BP3L Babel,” tegasnya.
Sementara itu, Dirut BUMD, Prof Saparudin menjelaskan merosotnya harga lada dikarena beberapa faktor, diantaranya over supply, kurangnya inovasi, kualitas menurun, serta buruknya strategi pemasaran.

“Solusinya kita harus mencari pasar baru, hilirisasi lada, penerapan teknologi pembibitan dan pasca panen,” jelasnya. (adv/can)

Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved