Berita Sungailiat

Kesetaraan Gaji dan THR Bagi BPD Jadi Sorotan Apdesi Kabupaten Bangka

Bupati Bangka, Mulkan juga mendukung adanya kesetaraan gaji antara, ketua BPD dan anggota, karena jauh perbedaannya.

Kesetaraan Gaji dan THR Bagi BPD Jadi Sorotan Apdesi Kabupaten Bangka
Bangkapos.com/Riki Pratama
Sekretaris Apdesi Kabupaten Bangka, Saiful Ahyar. 

Kesetaraan Gaji dan THR Bagi BPD Jadi Sorotan Apdesi Kabupaten Bangka

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Asosiasi Perangkat Daerah Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bangka menyoroti persoalan gaji antara ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berbeda-beda setiap desanya dan juga Tunjangan Hari Raya. Hal ini  menjadi perhatian Apdesi untuk mewujudkan kesejahteraan perangkat desa.

Bupati Bangka, Mulkan juga mendukung adanya kesetaraan gaji antara, ketua BPD dan anggota, karena jauh perbedaannya.

Selain itu upaya pemberian THR untuk semua perangkat desa, yang selama ini tidak mendapatkannya.

"Harus ada kesetaraan ketua dan anggota BPD, nanti akan kita lihat aturan mainya, secara aturan, karena gaji ketua BPD berkisar Rp 2 juta dan anggotanya Rp 800.000. Jangan sampai jauh, sehingga kita akan melihat aturan apakah diperbolehkan," ungkap  Mulkan.

Begitu juga mengenai THR yang selama ini tidak didapatkan oleh anggota BPD, apakah diperbolehkan dalam regulasinya, dan bila tidak ada persoalan maka akan diberikan sesuai pendapatan desa.

"Kita akan lihat secara aturan, bila aturan memperbolehkan akan kita proses kembali, termasuk THR regulasi seperti apa kalau memperbolehkan, karena kelihatan mereka belum dapat, padahal mereka ini salah satu pelayan dan leader dalam melayani masyarakat," kata Mulkan.

Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, Apdesi Kabupaten Bangka Gelar Bimtek Penguatan BPD

Sekretaris Abdesi Kabupaten Bangka, Saiful Ahyar, mengatakan, memang inisiatif dari Apdesi supaya kesenjangan masalah honor ketua dan anggota ke depan perlu diperhatikan dengan kesetaraan gaji yang diberikan tiap bulanya.

"Tetapi melihat anggaran desa, walaupun, kami minta bupati mengeluarkan edaran untuk anggota BPD, lihat dari anggaran desa untuk meningkatnya," jelas Saiful.

Ia menambahkan, 30 persen anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan untuk pembiayaan operasional desa, termasuk untuk honoror perangkat desa.

Halaman
12
Penulis: Riki Pratama
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved