Berita Pangkalpinang

Bambang Patijaya Ajak Stakeholder Bersama Susun Tata Niaga Lada Nasional yang Baru

Masalah anjloknya harga lada menjadi perhatian serius Anggota DPR RI asal Babel Bambang Patijaya (BPJ).

Bambang Patijaya Ajak Stakeholder Bersama Susun Tata Niaga Lada Nasional yang Baru
Istimewa
Anggota DPR RI Bambang Patijaya saat menerima Kombes (Purn) Zaidan Staff Khusus Gubernur Babel yang akan mengantar surat permohonan RDP dari Gubernur Babel kepada Komisi VI, Selasa (3/12) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Masalah anjloknya harga lada menjadi perhatian serius Anggota DPR RI asal Babel Bambang Patijaya (BPJ).

Ia belakangan ini juga memerhatikan pemberitaan mengenai perladaan di Kepulauan Bangka Belitung (Babel), yang cukup serius untuk diselesaikan secara bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

"Jadi dua hari belakangan ini saya mengikuti pemberitaan di Babel tentang perladaan. Pada RDP yang dilakukan di DPRD Prov Babel kemarin tanggal 2 Desember, semua stake holder perladaan Babel di undang oleh DPRD Babel untuk saling sharing tentang permasalahan yang dihadapinya," ujarnya, Selasa (3/12/2019).

Dia menjelaskan, menariknya ketika ada seorang eksportir lada dari Belitung mengatakan jika mereka dipersulit, mereka akan berhenti membeli lada dari masyarakat. Pernyataan ini, tentu agak sedikit emosional, mari disikapi dengan kepala dingin.

"Kalau saya menanggapinya, kawan-kawan eksportir lada tidak usah ngambek dengan menggertak begitu, nanti rugi sendiri. Karena pelanggannya nanti pindah jual lada ke resi gudang yang di inisiasi oleh Pemprov, toh ada pemain besar lada juga di belakang resi gudang," ungkapnya.

Bahkan pria yang akrab disapa BPJ itu mengungkapkan, jika para pemain lada yang ribut, nanti petani lada Babel yang semakin menderita, kasihan kan.

"Saya dari beberapa waktu yang lalu sudah sampaikan bahwa negara yakni pemerintah pusat, harus hadir dalam menyelesaikan tata niaga perladaan nasional," ia menuturkan.

Pasalnya, kata BPJ Pemprov Babel tidak mungkin bisa bekerja sendiri menyelesaikan permasalahan lada ini, karena lada adalah komoditas nasional yang juga ditanam di provinsi lain di Indonesia.

"Salah besar bila mengira bisa dongkrak harga lada dari kebijakan Pemprov Babel.
Lada adalah komoditas bersifat nasional dan harganya antara lain ditentukan juga oleh situasi perdagangan internasional," paparnya.

"Sehingga tata niaga lada harus diatur oleh pemerintah pusat lewat regulasinya, sebab ini produk perkebunan yang nilai ekspornya menyumbang devisa cukup besar," tambah Bambang Patijaya.

Halaman
12
Penulis: Iwan S (Wan)
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved