Berita Bangka Tengah

Apri Panzupi Minta Pemerintah Evaluasi Perpanjangan HGU PT Komogan Barutama Permai

Perpanjangan HGU PT Komogan Barutama Permai menerangkan jika PT tersebut memiliki HGU No 01 tahun 1990, dan berakhir pada tahun 2015

Apri Panzupi Minta Pemerintah Evaluasi Perpanjangan HGU PT Komogan Barutama Permai
Bangkapos.com/Muhammad Rizki
Audiensi Komisi II DPRD Bangka Tengah bersama masyarakat Desa Kulur Ilir, di kantor Desa Kulur Ilir, (6/12/2019). 

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Anggota Komisi II DPRD Bateng, Apri Panzupi, dalam audiensi bersama masyarakat Desa Kulur Ilir terkait penolakan masyarakat atas perpanjangan HGU PT Komogan Barutama Permai menerangkan jika PT tersebut memiliki HGU No 01 tahun 1990, dan berakhir pada tahun 2015, dengan lahan seluas 178, 64 ha.

"Perusahaan ini mulai masuk ke wilayah Desa Kulur Ilir tahun 1988 sampai 1991, setelah itu mereka keluar tanpa ada aktifitas apapun di lokasi tersebut, dan tak pernah kembali lagi sampai pada tahun 2018 mereka kembali lagi untuk mengajukan perpanjangan," jelas Apri, Jumat (6/12)

Ia mengungkapkan,  memang perusahaan tersebut diberikan kesempatan untuk memperpanjang HGU, tetapi ia mengingatkan agar pemerintah mengevaluasi terkait ketertiban perusahaan.

"Pemerintah harus mengevaluasi perusahaan ini, terkait tertib tidaknya administrasi, pengelolaan atau pengusahaan, kewajiban pajak, dan selama memiliki HGU ada tidaknya kontribusi untuk pendapatan daerah," saran Apri.

Tolak HGU PT Komogan Barutama, Warga Desa Kulur Ilir Audiensi dengan Komisi II DPRD Bangka Tengah

Menurutnya,  disamping perlunya evaluasi, hal yang terpenting adalah masyarakat desa menolak perpanjangan HGU, dan berharap dengan tidak diperpanjangnya HGU, masyarakat dapat mengusahakannya.

Apri mengatakan, seluruh masyarakat Dusun 2, dan masyarakat Desa Kulur Ilir yang aktifitas pertaniannya bersinggungan dengan perusahaan sudah menolak perpanjangan HGU, dan sekarang masyarakat resah karena sudah ada pemasangan patok beton.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua I DPRD Bateng sekaligus Koordinator Komisi II, Batianus, saat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Jumat (6/12/2019) melakukan audiensi bersama masyarakat Desa Kulur Ilir di Kantor Desa Kulur Ilir, terkait penolakan masyarakat terhadap perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Komogan Barutama Permai, yang bergerak di bidang tambak udang tersebut.

Kades Kulur Ilir Sebut Lahan Seluas 178,64 Ha telah Ditanami Masyarakat dengan Karet dan Sawit

Ia mengatakan,  melalui audiensi ini Komisi II dapat menyimpulkan bahwa masyarakat menolak perpanjangan HGU PT Komoga Barutama Permai.

"Kami dapat menyimpulkan bahwa masyarakat, serta perangkat Desa Kulur Ilir menolak perpanjangan HGU PT Komogan Barutama Permai, yang bergerak di bidang tambak udang,"  kata Batianus, Jumat (6/12).

Untuk itu ia menegaskan bahwa DPRD Bateng mendukung masyarakat dalam penolakan tersebut, dikarenakan di lahan seluas 178 ha tersebut sudah menjadi perkebunan masyarakat.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Rizki
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved