Advertorial

Bupati Markus: Aset Milik Daerah Sumber Ekonomi yang Harus Dikelola Optimal

Bupati Bangka Barat Markus SH didampingi Plt Sekda M. Effendi turut hadir dalam sosialisasi Jaksa Peduli Piutang dan Aset Negara

Bupati Markus: Aset Milik Daerah Sumber Ekonomi yang Harus Dikelola Optimal
Ist
Bupati Bangka Barat,Markus, SH saat berfoto di Photobooth Kejari Bangka Barat dalam sosialisasi Jaksa Peduli Piutang dan Aset Negara (JPN) 

BANGKAPOS.COM--Bupati Bangka Barat Markus SH didampingi Plt Sekda M Effendi turut hadir dalam sosialisasi Jaksa Peduli Piutang dan Aset Negara (JPN) yang diinisiasi Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada pemerintah kabupaten Bangka Barat, Rabu (11/12).

Bupati Markus dalam sambutannya menyampaikan, aset atau barang daerah merupakan sumber daya ekonomi milik daerah yang memiliki peran strategis bagi Pemda dalam meningkatkan pelayanan publik.

Suasana sosialisasi Jaksa Peduli Piutang dan Aset Negara (JPN) di ruang pertemuan lingkungan pemerintah kabupaten Bangka Barat
Suasana sosialisasi Jaksa Peduli Piutang dan Aset Negara (JPN) di ruang pertemuan lingkungan pemerintah kabupaten Bangka Barat (Ist)

"Aset yang didata dan dikelola dengan baik berpotensi sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan fungsi-fungsi pemda serta dapat meningkatkan PAD dalam jumlah signifikan. Tapi jika tidak dikelola semestinya, keberadaan aset dapat juga menjadi beban biaya dikarenakan sebagian aset membutuhkan biaya pemeliharaan," kata Markus.

Karena itu, politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa pengelolaan dan manajemen aset mutlak harus dilaksanakan setiap OPD karena berpengaruh pada penilaian BPK atas laporan keuangan pemda.

Dengan diadakannya sosialisasi JPN ini, Markus berharap sinergi dan inovasi antara pemda Bangka Barat dengan stakeholder terkait pengelolaan aset semakin meningkat, sehingga dapat memberi nilai tambah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dia menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejati Babel dan Kejari Babar yang telah peduli dengan permasalahan aset di daerah khususnya Bangka Barat.

Foto bersama peserta sosialisasi Jaksa Peduli Piutang dan Aset Negara (JPN), Rabu(11/12).
Foto bersama peserta sosialisasi Jaksa Peduli Piutang dan Aset Negara (JPN), Rabu(11/12). (Ist)

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Babel Dodhi Putra Alfian mewakili Kajati Babel Aditiawarman mengatakan, sosialisasi ini bertujuan mendata ulang aset-aset yang masih menjadi perdebatan mengenai kepemilikannya selama ini.

"Aset yang ada akan kita sisir untuk tau status kepemilikan lahan misalnya, hingga desa. Ini terjadi di Bangka Tengah yang berbatasan langsung dengan Bangka Selatan, sehingga danau Kaolin saling klaim soal status kepemilikannya. Ini harus diselesaikan. Kehadiran dan sosialisasi JPN di tiap kabupaten tujuannya hanya untuk tata ulang aset yang ada di kabupaten tersebut, sehingga tidak ada tumpang tindih. Ini penting untuk tingkatkan PAD. Kami juga akan melakukan penagihan PBB mana yang belum dibayar bisa didata lagi per Kecamatan sekian misalnya," tukas Dodhi.

Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne, berjanji akan membentuk tim penyelamatan aset di Bangka Barat.

"Kita akan kasih deadline ke OPD-OPD untuk tunjukan data soal aset-aset itu. Kita akan selesaikan semacam pemutihan. Silakan inventaris data soal aset-aset bermasalah. Saya jamin ini tidak akan berdampak ke hal-hal lain. Kalau ada masalah, silakan minta pendapat hukum ke kita, kita siap bantu selamatkan aset Babar kembali ke tangan yang benar," tegas Helena.

Turut hadir dalam sosialisasi bertema "Peranan Kejaksaan dalam Penyelamatan Aset Negara serta Pengamanan Investasi dan Usaha", staf ahli bupati, asisten Setda, para kepala OPD, para camat serta undangan lainnya. (Humas Bangka Barat)

Editor: khamelia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved