Advertorial

Jaksa Peduli Piutang dan Aset Negara di Bangka Barat

KEJAKSAAN Tinggi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Sosialisasi Jaksa Pengacara Negara Jaksa Peduli Piutang dan Aset Nega­ra (JPN) Tahun 2019

Jaksa Peduli Piutang dan Aset Negara di Bangka Barat
ist/Diskominfo Kab. Babar
Jaksa Peduli Piutang dan Aset Negara di Bangka Barat 

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Sosialisasi Jaksa Pengacara Negara Jaksa Peduli Piutang dan Aset Nega­ra (JPN) Tahun 2019 di Gedung Graha Aparatur Pemkab Bangka Barat, Rabu (11/12/2019).

Kegiatan dihadiri Bupati Bangka Barat Markus, SH, Kajari Bangka Barat Helena Octavianne, SH, MH, Asisten Perdata dan Tata Usaha Ne­gara (ASDATUN) Kejati Babel Dodhi Putra Alfian, SH, Koordinator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Babel Diana Wahyu Widiyanti, SH, MH, Plt. Sekda H M Effendi, SE, MM, Kepala Unmet PT Timah Wiyono, Kepala OPD, Camat se-Bangka Barat.

Sosialisasi ini mengambil tema ‘Peranan Kejaksaan Dalam Penyelamatan Aset Negara Serta Pengamanan Investasi dan Usaha’.

Bupati Bangka Barat Markus dalam sambutannya me­ng­atakan, Peraturan Peme­rintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik nega­ra/daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pe­ngelolaan barang milik daerah disebutkan bahwa barang daerah memiliki aturan dan si­klus pengelolaan yang bersifat nasional, aset yang ditata dan dikelola dengan baik dapat menjadi potensi sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah serta dapat pula meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam jumlah yang signifikan namun jika tidak dikelola dengan semestinya keberadaan aset justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya pemeliharaan dan juga turun nilainya seiring dengan perjalanan waktu.

Pengelolaan aset merupakan unsur penting yang menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan daerah karena itu pengeloaannya harus dilakukan secara baik, tertib dan sistematis. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah perlu mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola aset daerah sesuai dengan peraturan, efektif, efisien dan akuntabel diperlukan duku­ngan, komitmen partisipasi dan tanggungjawab dari semua pihak.

Perlu ditekankan pengelolaan dan manajemen aset merupakan hal mutlak harus dilaksanakan oleh setiap OPD karena itu sangat berpengaruh pada penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah terlebih lagi Kabupaten Bangka Barat telah tiga kali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK.

Pencapaian WTP merupakan kebanggaan sekaligus tantangan bagi seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan kinerja tidak terkecuali dalam pengelolaan aset daerah.
Dengan sosialisasi Jaksa Peduli Piutang dan Aset Ne­gara diharapkan sinergitas dan inovasi antara Pemkab Bangka Barat dengan stakeholder terkait pengelolaan aset semakin meningkat, sehingga pengelolaan aset di Bangka Barat dapat memberi nilai tambah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Bangka Barat.

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (ASDATUN) Kejati Babel Dodhi Putra Alfian mengaku kegiatan so­sialisasi ini merupakan kunjungan terakhirnya di Bangka Belitung, karenadirinya sudah mengunjungi seluruh kabu­paten dan sosialisasi berakhir di Bangka Barat dengan tujuan untuk mendata ulang aset-aset yang masih menjadi perdebatan mengenai kepemilikannya selama ini.

Permasalahan yang dia terima di setiap kabupaten hampir sama bahwa aset-aset belum tertata dengan baik apalagi ada empat kabupaten yang merupakan hasil dari pemekaran yang asetnya masih menyangkut di kabupaten induk, bahkan ada aset yang bersinggungan antara Bangka Selatan dengan Belitung Timur terutama terhadap pulau-pulau terluarnya.

“Kami datang kesini selain untuk menata ulang aset-aset yang ada dan mencoba menyi­sir satu persatu kepemilikan lahan baik dari tingkat desa, kecamatan sampai ke kabupaten. Kehadiran JPN door to door kesetiap kabupaten tujuannya satu hanya untuk menata ulang aset yang ada di kabupaten agar tidak ada tumpang tindih, contohnya permasalahan tanah milik Pemda Bangka Barat yang diklaim PT Timah. Nah ini menarik untuk dibahas, kami akan bantu agar menyelesaikan masalah ini dengan baik supaya ini dapat meningkatkan PAD pemerintah daerah selain menata aset tujuan kami juga menata tagihan PBB yang tertunggak di kelurahan dan kecamatan,” ucapnya.

Sementara itu Kajari Bangka Barat Helena Octavianne berjanji akan membentuk tim penyelamatan aset di Bangka Barat dan diberikan deadline ke OPD untuk mengumpulkan data soal aset-aset tersebut yang akan diselesaikan semacam pemutihan.

“Silakan inventatis data soal aset yang bermasalah, saya jamin ini tidak akan berdampak ke hal-hal lain kalau ada masalah nantinya. Silakan minta pendapat hukum ke kita dan kita siap membantu selamatkan aset Bangka Barat kembali ke tangan yang benar,” tambahnya. (adv/may)

Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved