Demo Tolak Tambang Ditunda, Koordinator Aksi Ngaku Ada Intimidasi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Aksi demo menolak tambang yang digelar oleh Aliansi Babel Tolak Tambang laut di kantor PT Timah, Senin (16/12/2019) ditunda.

Koordinator Aliansi Babel Tolak Tambang Laut, Ardi Pangeran, mengatakan penundaan ini dilakukan karena ada beberapa hal yang terjadi.

Alasan pertama karena adanya intimidasi yang terjadi beberapa hari sebelum aksi. Kedua adanya aksi tandingan yang dikhawatirkan akan membuat suasana menjadi tidak kondusif.

Intimidasi tersebut dilakukan oleh oknum premanisme dan pihak PT Timah. Oknum pegawai PT Timah tersebut diketahuinya bernama Faldi.

Mereka ini datang dan marah kepada salah satu massa aliansi, karena massa aliansi ini sering mengabadikan momen tentang pantai Matras tersebut.

"Mereka datang ke salah satu massa kami, dan menyuruh untuk menghapus postingan status dan foto di facebook massa kami ini. Padahal postingan tersebut hanya berupa foto itu pun hanya bakar-bakar di pantai dan mengupload foto, dan mereka berbicara dengan nada kasar," ujar Ardi Pangeran.

Lanjutnya, Tim keamanan dari pihaknya, mengatakan suasana tidak begitu kondusif. Area yang digunakan untuk melakukan aksi sudah di isi dengan mobil mobil.

Tapi tim keamanannya mengatakan masih bisa melakukan aksi, cuma memastikan suasana steril dan aman, mereka meminta untuk seluruh massa itu di swipping terlebih dahulu.

Saat rombongan dari Matras untuk melakukan aksi demo, rombongan ditahan oleh pihak kepolisian.

"Kendaraan mereka ditahan, ada empat orang siswa dan lima orang dari matras mereka di tahan di Polsek," katanya.

Dia menambahkan alasan kepolisian menahan massa tersebut belum di ketahui secara pasti.

Sementara itu anggota Aliansi Bangka Belitung Bersatu, Dedi Agusnedi, dalam konferensi pers di depan Gedung PT Timah Tbk mengatakan bahwa mereka hanya memfasilitasi nelayan untuk berorasi secara damai terkait penolakan Kapal Isap Produksi (KIP) di Perairan Matras, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.

"Hanya saja pejabat yang berwewenang mengatakan, apabila ingin menyampaikan aspirasi, terkait masalah ini kepada mereka saja. Hanya saja nelaya sudah menyampaikan tadi, secara langsung, dan kami sudah berteriak dari tahun 2015 untuk penolakan ini,"kata Dede Agusnedi.

"Bukan malahan berkurang tapi malah bertambah, ini merupakan penyampaian dari nelayan, dan untuk masalah Klarifikasi kami bingung, kami disini hanya sebagai, memfasilitasi saja, " ujar Dede Agusnedi. (Bangkapos.com/Yuranda)