Breaking News:

Horizzon

Harga NKRI Ditawar di Sijuk

Perdamaian di Sijuk seolah mengesankan bahwa negara ini begitu lemah. Negara ini begitu tidak berdayanya.

BERDAMAI. Dilihat dari maknanya, kata damai memiliki arti yang baik bahkan mulia. Berdamai adalah upaya mengakhiri perselisihan atau segala sesuatu ketidaksesuaian dan kemudian menerimanya.

Pun pula ketika kita membuka kamus bahasa indonesia daring dari KBBI, berdamai juga dimaknai sebagai berbaik kembali; berhenti bermusuhan: yang kemudian dicontohkan dengan kedua negara yang berperang itu telah berdamai.

KBBI juga menjelaskan bahwa berdamai juga bisa dimaknai dengan berunding untuk mencari kesepakatan. Khusus untuk penjelasan kedua ini, KBBI menekankan penjelasan berdamai dalam konteks kesepaktan tentang harga.

Namun rupanya tidak semua yang diakhiri dengan perdamaian menimbulkan rasa nyaman. Terakhir, kalimat damai yang sama sekali tidak sesuai maknanya adalah perdamaian Sijuk.

Tidak hanya membikin tidak nyaman. Kalimat damai yang diterapkan untuk kasus Sijuk justru menimbulkan tanda tanya besar.

Perdamaian di Sijuk seolah mengesankan bahwa negara ini begitu lemah. Negara ini begitu tidak berdayanya.
Atau justru situasinya yang terbalik? Mungkin perdamaian itu terjadi lantaran ada sosok dan berpengaruh di balik aktivitas penambang inkonvensional di Sijuk?

Framming ini sekadar mengikuti pengambil kebijakan yang sejak awal telah dengan sengaja memilih istilah yang salah untuk melihat kasus Sijuk. Seorang pejabat di Belitung dengan entengnya menyebut dan meminta keduabelah pihak yang ribut untuk berdamai.

Istilah dua pihak yang dipakai oleh pejabat ini adalah penyesatan yang fatal. Sebab sesungguhnya yang terjadi, konflik Sijuk adalah upaya konstitusional yang dilakukan negara, atau setidaknya alat negara terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku penambang inkonvesnsional yang dipandang melanggar hukum.

Dalam Kasus di Sijuk ini yang ribut bukan antar dua pihak, tetapi antara negara yang menjalankan kewenangannya dengan pihak lain yang dipandang negara melanggar Undang-Undang.

Konflik Sijuk, Belitung ini adalah perlawanan dan juga perusakan oleh penambang yang tengah ditertibkan oleh aparat negara. Kewenangan negara ini dalam kasus Sijuk direpresentasikan oleh Wakil Gubernur Babel dan anggota Satpol PP sebagai pejabat dan alat negara.

Halaman
12
Penulis: ibnu Taufik juwariyanto
Editor: ibnu Taufik juwariyanto
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved