Berita Sungailiat

Belum Kantongi Izin, Satpol PP Hentikan Aktifitas Tambak Udang di Belinyu

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangka menemukan aktifitas pembukaan tambak udang di Belinyu tanpa ijin

Belum Kantongi Izin, Satpol PP Hentikan Aktifitas Tambak Udang di Belinyu
IST
Suasana saat Satpol PP Bangka menghentikan aktifitas tambak udang di Jl Pahlawan 12 Belinyu Bangka, Kamis (26/12/2019). Aktifitas tambak dihentikan karena pengusaha pemikiknya belum mengantongi ijin Pemkab Bangka. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Bisnis tambak udang sangat menggiurkan. Sejumlah pengusaha berlomba-lomba membuka lahan untuk dijadikan tambak karena diprediksikan meraih untung berlimpah.

Namun sayang, tidak semua pengusaha tambak udang taat aturan.

Buktinya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangka menemukan aktifitas pembukaan tambak udang di Belinyu tanpa ijin pemerintah daerah.

"Sehingga hari ini, Kamis (26/12/2019), kita lakukan penghentian operasional tambak udang di Jl Pahlawan 12 Belinyu karena belum mempunyai ijin resmi dari Pemkab Bangka," kata Kepala Kantor Satpol PP Bangka, Dalyan Amrie diwakili Kabid Perundang-Undangan, Achmad Suherman kepada Bangka Pos, Kamis (26/12/2019).

Selain tak mengantongi ijin Pemkab Bangka, tambak udang yang didatangi Tim Pol PP ini dihentikan karena ada alasan lain.

"Sehubungan protes warga terhadap usaha tambak udang di Jl Pahlawan 12 Belinyu, maka kami tim terdiri Dinas Lingkungan Hidup dan Askum Bangka, Pak Asnawi mendatangi tambak itu," katanya.

Pada saat yang sama hadir pula pihak Kecamatan Belinyu dan kelurahan untuk bersama-sama melakukan pengecekan di lokasi.

"Tambak udang ini milik Jun alias KJ. Karena tambak ini belum mengantongi ijin, makanya kita stop dulu dan kita arahkan agar pengusaha tersebut sosialisasi dulu dengan masyarakat sekitar dan harus ada kata sepakat dulu," tegas Suherman.

Menurut Suherman, penolakan sejumlah warga pada aktifitas tambak udang yang dimaksud cukup beralasan.

Hal yang paling mendasar adalah, tambak tersebut berlokasi dekat pemukiman.

"Karena aktifitas usaha tersebut dekat pemukiman dan dekat aliran sungai serta ada ekowisata," katanya.

Pada akhirnya, Suherman mengimbau agar pengusaha yang dimaksud taat pada aturan hukum.

Jika sejumlah prosedur dapat dilalui, maka Pol PP mempersilahkan pengusaha untuk beroperasi.

"Kalau sudah ada kata sepakat dengan warga dan sudah mengantongi ijin, silahkan beroperasi. Kita berharap usaha ini kondusif dari masalah lingkungan dan keamanan. Masyarakat dan pengusaha juga harus berdampingan saling mendukung untuk kemajuan daerah," tegas Suherman. (bangkapos.com/ferylaskari).

Penulis: ferylaskari
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved