UN Women Mendukung Inisiatif untuk Pemberdayaan Perempuan di Babel

Kolaborasi ini ditandai dengan komitmen bersama yang ditandatangani hari ini oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

UN Women Mendukung Inisiatif untuk Pemberdayaan Perempuan di Babel
Diskominfo Babel
Gubernur Babel Erzaldi Rosman dan istri bersama UN Women Representative & Liaisont to ASEAN Jamshed M Kazi 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan UN Women, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan hari ini mengumumkan kerja sama untuk mendukung kewirausahaan dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kolaborasi ini memperkuat tujuan bersama kedua organisasi dalam mewujudkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan kesempatan setara dalam ekonomi.

Kolaborasi ini ditandai dengan komitmen bersama yang ditandatangani hari ini oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Melati Erzaldi; dan UN Women Representative and Liaison to ASEAN, Jamshed M. Kazi pada acara peringatan Hari Ibu yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) memegang peranan penting bagi perekonomian dengan kontribusi yang tinggi bagi PDB (60%) di tahun 2018. Jumlah UMKM di tahun 2018 mencapai 57,83 juta dan 60% diantaranya dikelola oleh perempuan.

Fakta-fakta ini menunjukkan secara jelas bahwa perempuan adalah kontributor kunci bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi bangsa serta berpotensi untuk menyebar ke wilayah lainnya.

Namun, salah satu tantangan bagi peningkatan peluang ekonomi dan kewirausahaan perempuan adalah kurangnya akses terhadap pembelajaran dan pengembangan keterampilan yang tepat. Inilah tantangan yang ingin direspon oleh UN Women.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga sudah berkomitmen kuat untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.

Peningkatan kapasitas pelaksanaan pengarusutamaan gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan upaya yang kuat untuk menunjang pencapaian Good Governance dan pembangunan yang berkelanjutan dalam memperluas aksesibilitas, partisipasi, kontrol dan manfaat pada seluruh anggota masyarakat baik laki-laki maupun perempuan di semua sektor pembangunan.

Komitmen bersama ini akan memperkuat upaya advokasi bersama dan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan meningkatkan kesadaran dan mendorong pembelajaran, pengembangan pengetahuan dan keterampilan di kalangan pengusaha perempuan dan perempuan yang ingin memulai usaha.

Halaman
12
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved