Berita Pangkalpinang

Minta Perjuangkan Tarif Dasar, DPRD Babel Malah Minta Ojol Dirazia, Aksan: Posisi Driver Lemah

mereka direkrut masih dari aplikator yang merekrut driver, itu tidak berizin, sehingga harus semua ditertibkan, semua disiplin,

Bangkapos/Riki Pratama
Puluhan drive Grab car Kota Pangkalpinang mendatangi kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung, pada Jumat (27/12/2019).  

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Puluhan drive Grab car Kota Pangkalpinang mendatangi kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung, pada Jumat (27/12/2019) siang.

Tujuan kedatangan para driver ini untuk menyampaikan keluhan serta permohonan agar DPRD Babel bisa mendukung menaikan tarif dasar grabcar menjadi Rp 20.000 dari tarif yang saat ini hanya Rp 14.000.

Seperti yang dikatakan oleh Eka Cahyadi, perwakilan driver mengatakan, bahwa daerah Bangka Belitung berbeda dengan daerah lainya, tarif dasar Rp 14.000 sangat kurang.

Bila dibandingkan jarak tempuh yang jauh dan kendaraan di Babel lebih banyak penggunaan BBM jenis Pertalite, ketimbang premium

"Kita masih kena potongan 20 persen, dikembalikan ke kita 10 persen,artinya potongan murni hanya 10 persen, artinya dari tarif dasar Rp 14.000 di potong Rp 1.400 rupiah, artinya tarif sebenarnya Rp 11.600. Masih kecil, karena menghitung untuk BBM karena sangat riskan sekali di Bangka Belitung kita sulit mendapatkan premium, jadi paksa pakai pertalite. Untuk mendapatkan satu trip butuh jarak tempuh yang agak jauh, satu trip Rp 14.000 ditambah biaya jasa Rp 3.000 kurang lebih 10 KM,"ungkap Eka kepada wartawan.

Ia menambahkan, dari pendapatan tarif dasar belum ditambah biaya lainya, seperti biaya ganti oli hingga jasa servisnya, tidak mencukupi pengendara drive online ini untuk mendapatkan keuntungan.

"Misalnya dari Rp 11.600 dikurang 1 liter BBM Rp 8.000, dikurang persiapan ganti oli, jasa servis per trip, artinya masih Rp 2.900, dan jumlah itu sudah layak dinaikan, dengan melihat kondisi di Babel, yang tidak sama di Kota lain titik jemput yang jauh, penumpang lebih, mereka pesan grab car untuk empat orang tetapi yang naik enam orang, jadi kami meminta di perhatikan,"ungkap Eka yang telah satu tahun menjadi drive online ini.

Sementara, anggota Komisi III DPRD Babel Aksan Visyawan, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Bangka Belitung Belum bisa mengambil tindakan karena driver belum memiliki badan hukum.

"Setelah dikumpulkan informasi betul Pemprov belum bisa mengambil tindakan, karena belum legal di peraturan daerah, jadi belum memakai badan hukum, mereka direkrut masih dari aplikator yang merekrut driver, itu tidak berizin, sehingga harus semua ditertibkan, semua disiplin, harus ada izin badan hukum, agar diberi kekuatan hukum, saat ini posisi driver lemah, jadi langkah kedepan, Provinsi mengelurkan edaran, setelah itu itu kita razia sesuai dengan aturan pemerintah Provinsi, bila tidak sesuai, cabut izin, tentunya ini akan kita follow up lebih lanjut,"ungkap Aksan.

Selain itu, ia mengakui adanya keinginan kenaikan tarif dasar dari para driver tersebut, yang akan ditanyakan DPRD ke Kementrian nantinya.

"Maunya dinaikan tarifnya itu nanti kuta sampaikan melalui jalur resmi ke Kementrian, tetapi masalah lain ini ada hubungan dengan Babel yang perekonomianya tidak meningkat otomatis pekerja atau yang berusaha ini, driver online akan terjadi masalah dengan kosumen yang sedikit bereder sehingga berpengaruh pada penghasilan mereka yang sedikit,"tukasnya.

Penulis: Riki Pratama
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved