Demo Tambang

Di Depan Massa, Fraksi Golkar di DPRD Babel Tegas Tolak Pengesahan Perda RZWP3K

bila mana tidak mengindahkan keberadaan kawan-kawan nelayan, karena kita melihat daraf RZWP3K masih ada tumpang tindah

Di Depan Massa, Fraksi Golkar di DPRD Babel Tegas Tolak Pengesahan Perda RZWP3K
Bangkapos/Riki Pratama
Aksi unjuk rasa mahasiswa bersama masyarakat nelayan di kantor DPRD Provinsi Babel, pada Senin (30/12/2019), siang, meringsek masuk ke dalam Gedung DPRD Babel. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Pendemo dari masyarakat nelayan dan mahasiswa masuk ke Ruang Paripurna DPRD Propinsi Bangka Belitung, Senin (30/12/2019), untuk menyampaikan aspirasinya.

Mereka diizinkan oleh pimpinan DPRD Provinsi Bangka Belitung, untuk masuk ke dalam ruang rapat Paripurna.

Di dalam ruang rapat tersebut, para mahasiswa ini duduk di kursi anggota DPRD, selain itu duduk pula sisi kiri dan kanan dan lantai atas ruang rapat Paripurna.

Mahasiswa, persatuan nelayan dan masyarakat pesisir kepulauan Bangka Belitung ini mendesak Pemerintah Provinsi Babel, menolak  tambang laut, zona tangkap nelayan zero tambang, pencegahan hukum terkait ilegal mining, Trawl dan compreng diperairan laut Babel.

Mereka juga meminta menyelamatkan ekosistem pesisir dan kawasan wisata wilayah kelola rakyat pesisir, dan tinjau ulang pemberian izin rambak udang di kawasan pesisir dan Mangrove.

Ketua Fraksi Golkar Algafry Rahman, yang juga Wakil Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bangka Belitung, Algafry Rahman, menyatakan sikap menolak tegas terkait Perda RZWP3K yang tidak mengindahkan zona tangkap nelayan.

"Berdasarkan rapat teknis di Kementrian Kelautan dan Perikanan menyatakan sikap menolak tegas Perda RZWP3K dalam Perda bila mana tidak mengindahkan keberadaan kawan-kawan nelayan, karena kita melihat daraf RZWP3K masih ada tumpang tindah antara zona tambang dan zona tangkap,"ungkap Algafry Rahman.

Ia menambahkan, dalam kententuan undang-undang harus memperhatikan dan mengutamakan keberadaan nelayan.

"Melihat bahwa didalam ketentuan Undang-undang nomer 1 tahun 2014 tentang pesisir, dan Undang-undang nomer 7 tahun 2016 tentang pengelolaan sumberdaya ekosistem laut, harus memperhatikan yang utama para nelayan, perhitungkan pertama bukan penambang untuk ekosistem laut ini, para nelayan tangkap, kita minta dalam rapat teknis Kementrian fraksi Golkar, bila mana persetujuan dari DPD juga, bila kami tidak diindahkan akan walk out,"tegasnya.(Bangkapos/Riki Pratama)

Caption.Bangkapos/Riki Pratama.

Aksi unjuk rasa mahasiswa bersama masyarakat nelayan di kantor DPRD Provinsi Babel, pada Senin (30/12/2019), siang, meringsek masuk ke dalam Gedung DPRD Babel.

Penulis: Riki Pratama
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved