Berita Pangkalpinang

Fraksi Golkar DPRD Babel Haramkan RZWP3K Disahkan Karena Alasan Ini

Siapa yang bermain disini! Mengesahkan (RZWP3K) sementara masih ada penolakan dari masyarakat. Seperti di Desa Beriga Bangka Tengah dan di

Fraksi Golkar DPRD Babel Haramkan RZWP3K Disahkan Karena Alasan Ini
Bangkapos.com/Hendra
Ketua BPD Desa Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah menyerahkan bukti permintaan izin tambang mitra PT Timah ke Wakil Ketua DPRD Babel Hendra Apollo dalam pertemuan masyarakat yang menolak tambang di perairan Beriga, dengan DPRD Propinsi Kep. Bangka Belitung. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Fraksi Partai Golkar di DPRD Propinsi Kep. Bangka Belitung tak setuju perda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) disahkan.

Wakil Ketua DPRD Propinsi Bangka Belitung, dari Fraksi Golkar, Hendra Apollo mengatakan selama IUP tambang masih ada dikawasan wisata dan tangkap nelayan, Fraksi Golkar menolak menyetujui perda RZWP3K Babel.

“Kami tidak setuju pengesahan RZWP3K kalau masih ada IUP di kawasan wisata dan wilayah tangkap ikan nelayan. Ada apa ini mau disahkan semenetara disana masih bermasalah,” ujar Hendra Apollo kepada bangkapos.com, Senin (30/12/2019).

Hendra pun mempertanyakan bila DPRD Propinsi Bangka Belitung berani mengesahkan dan menyetujui perda RZWP3K ini.

Padahal usulan dan penolakan masyarakat akan keberadaan IUP di kawasan wisata dan wilayah tangkap nelayan sudah masuk ke tim perumusan perda.

“Siapa yang bermain disini! Mengesahkan (RZWP3K) sementara masih ada penolakan dari masyarakat. Seperti di Desa Beriga Bangka Tengah dan di Pantai Matras Kabupaten Bangka,” tegas Hendra Apollo.

“Makanya kami dari Fraksi Golkar meminta KPK da Kejaksaan turun tangan mengusut tuntas masalah ini. Siapa yang bermain disini,” tambahnya.

Fraksi Golkar tandas Hendra Apollo akan tetap mengambil sikap tegas dalam membela kepentingan rakyat. Bahkan Fraksi Golkar pung mengharamkan pengesahan RZWP3K ditengah penolakan yang dilakukan oleh nelayan dan masyarakat.

“Saya tegaskan, Golkar tidak setuju dan mengharamkan pengesahan Perda RZWP3K. Apalagi masih adanya penolakan dari masyarakat, IUP berada dikawasan wisata atau diwilayah tangkap nelayan,” ujar Hendra Apollo. (Bangkapos.com/Hendra)

Penulis: Hendra
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved