Minggu, 3 Mei 2026

Berita Pangkalpinang

Politisi PPP ini Singgung Soal Sijuk di Rapat Paripurna DPRD Babel Evaluasi Kinerja Satpol PP

Harus di evaluasi karena Sat Pol PP telah membawa Wakil Gubernur Babel, seharusnya ada pendampingan dari anggota Polisi ataupun TNI

Tayang:
Penulis: Riki Pratama | Editor: Hendra
Bangkapos/Riki Pratama
Rapat Paripurna yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Provinsi Babel, foto diambil, Senin (30/12/2019). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bangka Belitung Hellyana menyampaikan masukan dari Fraksi PPP terkait rancangan Raperda yang dibahas dalam Rapat Paripurna, pada Senin (30/12/2019) di Kantor DPRD.

Dalam penyampaian Raperda tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pendapat dan masukan terkait Raperda tentang pengelolaan zakat, pelayanan kesehatan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Babel.

Dalam kesempatan itu pula, Hellyana menyampaikan saran serta masukannya. Ia tidak lupa, menyelipkan pesan terkait kasus Sijuk yang telah berakhir dengan damai.

Dimana menurutnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja Kasat Pol PP yang telah mengajak Wakil Gubernur Babel saat itu.

Menurutnya kondisi Wagub terancam dengan aksi brutal para penambang dalam penertiban aktivitas tambang ilegal.

Dari hasil kunjunganya ke Sat Pol PP Sumsel, seharusnya dilakukan pendampingan oleh aparat Kepolisian dan TNI dalam melakukan penertiban.

"Harus di evaluasi karena Sat Pol PP telah membawa Wakil Gubernur Babel, seharusnya ada pendampingan dari anggota Polisi ataupun TNI,"ungkap Helyana.

Selain itu, ia mengatakan masih banyak mobil rental rusak dan mobil dinas milik Pemerintah Daerah yang harus di pertanggungjawabkan.

Senada disampaikan oleh, Perwakilan Fraksi PKS, Aksan Visyawan, ia mengatakan kasus tambang sijuk harus diselesaikan secara tuntas, karena menyangkut marwah negara.

"Kami berharap diselesaikan secara tuntas mengingat terlalu banyak pelanggaran hukum, seperti perusakan hutan lindung, pertambangan tanpa izin, pengrusakan fasilitas negara dan pemukulan pejabat negara sebagai simbol negara,"ungkap Aksan

Ia mengharapkan, kasus tersebut, terus berlanjut dan tidak selesai karena akan berdampak pada

"Bila tidak diselesaikan secara tuntas maka menjadi presiden buruk, kemungkin hal yang sama akan terjadi dikemudian hari, masyarakat penambang akan ikut menambang di hutan lindung juga. Karena mereka berangkapan bila terjadi razia cukup dengan damai saja, sehingga inilah beberpa pandangan sebagai bahan pertimbangan,"tukasnya. (Bangkapos/Riki Pratama).

Sumber: bangkapos.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved