Berita Sungailiat

Ketua Komisi II Minta PT FAL Patuhi Surat Bupati, Hentikan Aktivitas Garap Lahan Sawit di Desa Mendo

Jumadi mengharapkan PT FAL untuk segera mengindahkan surat Bupati Bangka terkait dengan penghentian semua aktivitas alat kerja di lapangan.

Ketua Komisi II Minta PT FAL Patuhi Surat Bupati, Hentikan Aktivitas Garap Lahan Sawit di Desa Mendo
(Ist/Jumadi)
Ketua Komisi II DPRD Bangka Jumadi. 

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bangka, Jumadi menerima laporan warga Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, pada tanggal 28 Desember 2019 mengenai adanya aktivitas di lahan sengketa antara PT Finyen Agro Lestari (FAL) dengan PT Sinar Agro Makmur Lestari (SAML).

Menurut Jumadi, warga menilai PT FAL disinyalir tidak mengindahkan surat Bupati Bangka nomor 525/5833/DINPERTAN/2019 perihal untuk melakukan penghentian segala aktivitas alat kerja di lapangan.

Isi surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 27 November 2019 yang isinya meminta pemilik PT FAL agar segera mengeluarkan semua alat kerja serta alat pendukung lainnya dari lahan yang disengketakan dan menghentikan segala aktivitas di lapangan.

Terkait dengan keluhan dari masyarakat Mendo Barat, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bangka, Jumadi mengharapkan PT FAL untuk segera mengindahkan surat Bupati Bangka terkait dengan penghentian semua aktivitas alat kerja di lapangan.

"Jangan sampai surat yang dibuat oleh bupati tersebut tidak diindahkan juga. Oleh sebab itu kejadian ini sangat disayangkan bisa terjadi, karena ada salah perusahaan tersebut mengambil langkah-langkah yang melanggar surat bupati," imbau Jumadi, Senin (30/12/2019).

Oleh karena itu dia meminta kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti permasalahan ini sesuai dengan surat Bupati Bangka yang telah ditujukan kepada kedua perusahaan tersebut.

"Kondisi disana saat ini sudah mereda, ini kalau tidak secepatnya ditangani oleh pihak terkait dapat menimbulkan permasalahan lagi seperti adanya bentrok antar warga," ungkap Politisi dari PDI Perjuangan ini.

Menurutnya, jika memang kedua belah pihak sudah sepakat untuk menghentikan segala macam aktivitas di lapangan sebelum adanya inkrah hukum yang tetap dari pengadilan, maka sudah sepantasnya kedua belah harus mematuhinya.

Guna menjaga agar situasi tetap kondusif ia menyarankan agar pihak Pemkab Bangka menurunkan sat pol pp untuk berjaga-jaga di lapangan.

"Sampai saat ini kita masih belum mendapatkan laporan dari pihak Satpol PP terkait kondisi di sana. Dalam hal ini, kami meminta agar perusahaan mengindahkan surat dari Bupati dan yang kedua agar pihak kepolisian dapat segera menghentikan aktivitas itu agar keadaan di sana dapat terjaga suasana yang tentram dan damai," imbau Jumadi.

Halaman
12
Penulis: nurhayati
Editor: Dedy Qurniawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved