Berita Pangkalpinang

Tunggakan BPJS Kesehatan Masyarakat Babel per Desember 2019 Capai Rp81,23 Miliar, Diklaim Berkurang

Dia mengatakan alasan masyarakat turun kelas dikarenakan adanya kenaikan iuran atau penyesuaian iuran yang diatur sesuai dengan Perpres 75 tahun 2019

Tunggakan BPJS Kesehatan Masyarakat Babel per Desember 2019 Capai Rp81,23 Miliar, Diklaim Berkurang
(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)
Kepala Kantor Cabang Pangkalpinang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Angga Firdauzie. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Kantor Cabang Pangkalpinang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Angga Firdauzie mengungkapkan data tunggakan di Bangka Belitung terakhir per Desember 2019 adalah senilai Rp 81.239.600.088,- 

Tunggakan itu berasal dari jumlah peserta menunggak sebanyak 164.799 jiwa.

"Sebelumnya kemarin itu hampir 83 Miliar,  kalau dari data terbaru tersebut sekarang  jumlah tunggakan berkurang, sebab ini bisa saja karena tren turun kelas. Sebab sebelum kami adakan program turun kelas, Praktis, peserta harus membayar tunggakan untuk turun kelas, (dengan program Praktis hal itu tidak perlu dilakukan)" ujar Angga saat dikonfirmasi bangkapos.com, Selasa (7/1/2020).

Akan tetapi setelah awal Desember 2019 kemarin, diberlakukan program Perubahan Kelas Tidak Sulit (Praktis) sehingga peserta diberikan kemudahan dalam pelayanan untuk turun kelas tidak perlu bayar tunggakan.

Mengenai tunggakan yang ada, Angga mengatakan, pihaknya berharap peserta memahami hak dan kewajiban kepesertaan.

"Kalau ada tunggakan kami berusaha mencari tahu mengapa menunggak dan melakukan upaya serta menghimbau dalam menangani tunggakan iuran agar peserta tidak kehilangan haknya,"jelasnya.

Masyarakat Turun Kelas Karena Kenaikan Iuran

Ia menambahkan alasan masyarakat turun kelas dikarenakan adanya kenaikan iuran atau penyesuaian iuran yang diatur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.

"Masyarakat memang sebagian besar merasa keberatan dengan penyesuaian iuran tersebut. Akan tetapi peraturan pemerintah tersebut untuk menjaga kesinambungan program jaminan kesehatan," tutur Angga.

Jika peserta tidak mampu membayar iuran karena kurang mampu dapat melaporkan kepada pemerintah daerah untuk di data oleh Kementerian Sosial sebab bila peserta tidak mampu bisa ditanggung oleh Anggara Pendapatan Belanja Nasional (APBN).

Halaman
12
Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: Dedy Qurniawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved