Berita Pangkalpinang

Proses Pemindahan Aset TPI Ketapang ke Pemprov Babel, Tak Meliputi Personel

Pengalihan aset berupa bangunan dan tanah yang diperkirakan seluas 6,1 hektare (he) itu saat ini memang menjadi tanggung jawab Pemprov Babel

Proses Pemindahan Aset TPI Ketapang ke Pemprov Babel, Tak Meliputi Personel
Bangkapos.com/Ramandha
Sekdis DKP Babel, Harun 

BANGKAPOS.COM, BANGKA  - Penyerahan Aset Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ketapang, di Sungai Baturusa telah dilakukan Pemerintah Kota Pangkalpinang kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bangka Belitung melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Babel.

Menurut Sekretaris Dinas (Sekdis) DKP Babel, Harun pada dasarnya pengalihan aset berupa bangunan dan tanah yang diperkirakan seluas 6,1 hektare (he) itu saat ini memang menjadi tanggung jawab Pemprov Babel.

Ia mengatakan, pemindahan tanggung jawab atas aset TPI ini sudah diatur di dalam Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan kelautan dan perikanan yang meliputi pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D).

"Undang-undang yang mengatakan, aset TPI itu diserahkan ke provinsi. Perintahnya seperti itu," jelasnya, Rabu (8/1/2020).

Namun, pada prosesnya sendiri, dikatakan Harun, pemindahan tanggung jawab tersebut hanya meliputi P2D dan tidak berikut penyerahan personel TPI bersangkutan ke Pemprov Babel.

"Karena itu bukan P3D lagi namanya. Sekarang P2D, jadi hanya sarana dan prasarana yang diserahkan ke daerah," ucapnya.

"Untuk kepindahan ASN nya itu sudah reguler. Jadi tidak lagi langsung ikut pindah. Kalau mereka mau pindah, ya ngusul pindah. Tidak pindah secara otomatis," ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Perikanan Tangkap, DKP Babel, Sopiar menambahkan, pihaknya tidak mengatur tentang proses pemindahan ASN, karena hanya berdasarkan P2D.

"Sampai sekarang masih proses. Itu hanya aset sarana dan prasarana. Memang tidak sebentar pengalihan itu, karena butuh proses administrasi dan lain sebagainya," tuturnya.

"Tapi ini hanya P2D, kalau untuk personel, mungkin itu urusan dinas terkait," pungkasnya.

(Bangkapos.com/Ramandha)

Penulis: Ramandha
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved