Berita Pangkalpinang

Soal Honorer Diberhentikan, Rosdiansyah Rasyid Sebut Pemkot Bisa Berikan Pesangon

menurutnya bisa saja pemerintah kota memberikan pesangon atau pun bekal yang dapat digunakan mereka untuk sementara waktu.

Soal Honorer Diberhentikan, Rosdiansyah Rasyid Sebut Pemkot Bisa Berikan Pesangon
Istimewa
Wakil Ketua DPRD Pangkalpinang, Rosdiansyah Rasyid 

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Wakil Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Rosdiansyah Rasyid pemberhentian tenaga honorer merupakan kebijakan yang diambil oleh OPD untuk mengevaluasi honorer "nakal" atau tidak memiliki kinerja yang baik.

Dia menyebut langkah tersebut telah dipikirkan oleh OPD terkait. Begitupun dengan instruksi wali kota.

Hanya saja, Dian berharap evaluasi ini memang tepat sasaran. Artinya ditujukan pada honorer yang bermasalah.

Jangan sampai, menurutnya, honorer yang berkelakuan baik dan memiliki semangat kerja tinggi turut menjadi imbasnya.

"Kasihan kalau mereka yang memang betul-betul kerja tapi diberhentikan ataupun tidak diperpanjang kontraknya. Ini yang jadi pertanyaan. Tapi saya rasa kepala OPD maupun walikota punya pertimbangan dan sudah memikirkan mengenai evaluasi ini. Karena mereka yang paham teknis di lapangan. Kami di DPRD mendukung kebijakan pemerintah selama itu memang benar dan sesuai aturan," kata politisi Partai Demokrat kepada bangkapos.com, Rabu (8/1/2020).

Dian Rasyid menyebut, pemerintah kota sebaiknya pun harus memikirkan opsi lain ketika tidak melanjutkan kontrak kerja honorer tersebut.

Dia menyayangkan jika honorer dirumahkan namun tidak memberi solusi lapangan pekerjaan. Apalagi mencari pekerjaan diakuinya tidak lah mudah.

Dia menuturkan, akan berbicara dengan wali kota terkait permasalahan honorer ini. Ketika dirumahkan atau tidak diperpanjang kontrak kerja, menurutnya bisa saja pemerintah kota memberikan pesangon atau pun bekal yang dapat digunakan mereka untuk sementara waktu.

Lanjutnya, dia juga belum mendapati laporan ataupun aduan dari honorer mengenai pemberhentian yang langsung digantikan dengan orang baru.

Dia menyebut, permasalahan ini harus segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan efek lain yang mengganggu kinerja OPD untuk pembangunan.

Dia berharap OPD yang terkait permasalahan honorer karena keterbatasan anggaran sebaiknya berkoordinasi dengan DPRD sehingga solusi untuk permasalahan tersebut dapat ditemukan.  (bangkapos.com/irakurniati)

Penulis: Ira Kurniati
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved