Berita Pangkalpinang

Juru Parkir Pangkalpinang Langgar Aturan SK Siap-Siap Diberhentikan

Juru parkir resmi yang terdata di pemerintah Kota Pangkalpinang diikat dengan surat keputusan Wali Kota yang di dalamnya terdapat sejumlah poin.

Juru Parkir Pangkalpinang Langgar Aturan SK Siap-Siap Diberhentikan
bangkapos.com/Ira Kurniati
Plt. Kepala Dinas Perhubungan Pangkalpinang, Ubaidi, menunjukkan Surat Keputusan Wali Kota mengenai juru parkir 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Plt Kepala Dinas Perhubungan Pangkalpinang, Ubaidi mengatakan juru parkir resmi yang terdata di pemerintah Kota Pangkalpinang diikat dengan surat keputusan Wali Kota yang di dalamnya terdapat sejumlah poin.

Di antaranya menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan parkir. Selain itu mereka harus menggunakan seragam maupun tanda pengenal.

"Selain dari poin itu mereka termasuk juru parkir liar. Penindakan bagi juru parkir liar dilakukan tim saber pungli. Kami hanya sifatnya pengawasan dan pembinaan," kata Ubaidi ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/1/2020).

Termasuk di sekitaran Transmart Pangkalpinang, Ubaidi menegaskan, titik tersebut merupakan titik parkir liar begitu pun dengan juru parkirnya. Apalagi setelah dilakukan penertiban, beberapa dari juru parkir liar mengakui hasil pungutan parkir dipakai untuk konsumsi narkoba.

"Jelas ini mengganggu kenyamanan dan ketertiban. Kalau parkir liar bukan wewenang kami. Cuma karena masalah ini sudah terjadi, kedepan kami akan lakukan pembinaan bagi juru parkir resmi. Sabtu tadi mereka dikumpulkan untuk pembinaan, mengingatkan mereka agar tidak mabuk-mabukan, obat terlarang dan itu dibakukan dalam surat keputusan wali kota," tegas Ubaidi.

Dia menyebut, ada sanksi diberikan bagi juru parkir resmi yang melanggar poin-poin yakni diberhentikannya surat keputusan sehingga yang bersangkutan tidak lagi menjadi juru parkir dibawah wewenang pemerintah kota. Teguran dan cara persuasif yang dilakukan tidak diindahkan, juru parkir tersebut langsung dikenakan sanksi.

Selama ini, dia mengklaim belum ada kasus juri parkir resminya yang terlibat hukum. Namun untuk mengantisipasinya, pihaknya akan rutin melakukan pembinaan.

Sayangnya, keterbatasan anggaran pemerintah, sementara ini belum dapat dilakukan tes urine secara berkala kepada juru parkir tersebut. Ubaidi menuturkan, kedepan akan menganggarkan dana untuk kegiatan itu sehingga tanggung jawab pemerintah kota membina juru parkir dapat berjalan dengan baik.

"Kedepan untuk tes urine ini memang harus dianggarkan dananya. Tapi kami harap juru parkir resmi ini memang betul-betul mentaati aturan yang ada didalam SK mereka masing-masing," katanya.

Ubaidi menambah, masyarakat diminta untuk tidak segan melaporkan apabila menemukan juru parkir yang meresahkan. Dia mengatakan, akan melakukan penertiban dan penindakan bersama tim dari kepolisian.

(bangkapos.com/Ira Kurniati)

Penulis: Ira Kurniati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved