Berita Pangkalpinang

Amri Minta Raperda RZWP3K Dikaji Kembali Karena Banyak Kepentingan Masyarakat Belum Diakomodir

Karena menurutnya masih banyak kepentingan masyarakat yang harus dipikirkan dan belum mendapatkan solusi.

Amri Minta Raperda RZWP3K Dikaji Kembali Karena Banyak Kepentingan Masyarakat Belum Diakomodir
Bangkapos.com / Riki Pratama.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Amri Cahyadi. 

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Amri Cahyadi mengatakan sebaiknya Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang saat ini masih berada di tangan Kementerian Kelautan Perikanan dan Kelautan RI terus dikoreksi sebelum akhirnya nanti ditetapkan.

Sebab, menurutnya, masih banyak kepentingan masyarakat yang harus dipikirkan dan belum mendapatkan solusi.

"Sudah disahkan masih bisa dikoreksi, apalagi didalam kondisi saat ini belum selesai digodok di Kementrian dan belum diparipurnakan. Lebih baik mengkaji sebelum pengesahan dibanding setelah ditetapkan,"ungkap Amri kepada wartawan, Jumat (10/1/2020) ditempat kerjanya.

Ia mengatakan nelayan lebih tahu di mana titik tangkap mereka ketimbang negara. Sehingga harus dipikirkan kepentingan para nelayan.

"Jangan seolah-olah kita negara lebih tahu kalau titik-titik tangkapan ikannya di mana, padahal nelayan yang sudah sejak dulu beraktivitas di situ sudah paham betul, mana daerah tangkap ikan mereka, oleh karena itu saya lihat peluang itu masih ada dan tidak menutup kemungkinan untuk kita kaji kembali,"katanya.

Politkus PPP ini menyarankan Raperda RZWP3K  lebih baik dikaji kembali sebelum ditetapkan menjadi Perda karena masih banyak kepentingan masyarakat yang belum diakomodir.

"Seperti contoh kita harus merespons warga masyarakat yang menyampaikan aspirasi, baik dari nelayan Matras, Penagan, nelayan Belinyu nelayan Toboali dan Lubuk Besar. Ini harus direspons dengan baik dan bijak oleh pemerintah kita termasuk DPRD,"lanjutnya

Menurutnya, setiap kebijakan pasti akan menimbulkan pro dan kontra karena tidak semua keinginan masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat diakomodir.

Lebih jauh, ia menginginkan keinginan-keinginan masyarakat itu perlu kembali dilakukan kajian dan dicari solusinya.

"Saya percaya betul kalau masyarakat kita tidak menolak tambang secara utuh, secara menyeluruh, tetapi mereka ingin ruang-ruang publik yang bersifat pariwisata atau daerah tangkapan nelayan terjaga, jadi jangan seolah-olah kita tidak mengikutsertakan mereka dalam penetapan RZWP3K ini,"ujarnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Dedy Qurniawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved