Berita Pangkalpinang

Amri Komentari Pemprov Bangka Belitung Hanya Sebagai Penonton di RUPSLB PT Timah

Pemprov Babel dalam RUPSLB PT Timah pada 10 Februari mendatang yang hanya bertindak sebagai tamu undangan dan tak memiliki hak suara.

Amri Komentari Pemprov Bangka Belitung Hanya Sebagai Penonton di RUPSLB PT Timah
Dokumen Bangka Po
Amri Cahyadi saat diwawancarai sejumlah awak media 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Perihal upaya Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk memiliki 10 persen saham PT Timah Tbk mendapat dukungan penuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung

Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi mengatakan, penegasan kepemilikan saham oleh Pemerintah Provinsi Babel dari satu diantara perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini, seharusnya dilakukan sejak dulu.

"Memang musti ada peningkatan royalti untuk daerah penghasil timahnya. Bukan hanya royalti, tapi sahamnya juga," jelas Amri, Senin (13/1/2020).

Disinggung tentang hadirnya Pemprov Babel dalam RUPSLB PT Timah pada 10 Februari mendatang yang hanya bertindak sebagai tamu undangan dan tidak memiliki hak suara.

Amri menuturkan, kesan itu memang lumrah. Mengingat hingga saat ini pemprov tak mempunyai saham sedikit pun di PT Timah Tbk.

"Karena kita bukan pemegang saham. Ya seperti yang saya sampaikan dulu, kita diundang sebagai penonton saja. Tidak punya hak bicara dan suara," ungkapnya.

"Hanya bisa menitip aspirasi yang bergantung kepada anggota RUPS tentang disetujui atau tidaknya usulan kita. Salah satunya misal alokasi dan peruntukan dana CSR dan Pengelolaan Deviden Perusahaan," terangnya.

Menurutnya kondisi tersebut harus dirubah. Karena walaupun ada perwakilan pemerintah pusat yang hadir, dikatakannya, tetap tidak dapat memahami akan kondisi daerah, sehingga aspirasi sulit terjembatani.

"Solusinya, pemerintah pusat musti merespon dan merestui rencana pemberian saham ke Daerah ini. Ini kalau ingin melihat Babel sebagai Bagian dari Indonesia yang lebih maju. Ditopang dari Sumber Daya Alam nya," tutur Amri.

Amri juga ingin dibentuknya aliansi kebersamaan dengan daerah-daerah tambang mineral logam lainnya agar dapat bersama berjuang.

"Dengan itu, kita dorong pemerintah pusat dan DPR RI merevisi atau membentuk Undang-undang baru (UU) tentang Perimbangan Keuangan Daerah," tutupnya.

(Bangkapos.com/Ramandha)

Penulis: Ramandha
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved