Berita Sungailiat

Perusahaan Tambak Udang Terlanjur Land Clearing Lahan Padahal IUP Belum Ada

Dari info yang diterima pihak perusahaan tambak udang ini memang belum memiliki izin usaha tambak udang yang lengkap.

Perusahaan Tambak Udang Terlanjur Land Clearing Lahan Padahal IUP Belum Ada
Bangkapos.com/Edwardi
Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bangka, Romlan 

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bangka, Romlan mengatakan melalui pertemuan ini akan mendengar penjelasan terkait perizinan tambak udang kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Pemkab Bangka.

Hal ini menanggapi aspirasi masyarakat Jalan Pahlawan XII Kecamatan Belinyu yang meminta agar pembukaan tambak udang di kawasan Sungai Pasir dihentikan atau dicabut perizinannya saat menyampaikan aspirasi mereka, Senin (13/1/2020) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bangka.

"Pertama kita ingin mengetahui sejauh mana perizinan yang sudah dikeluarkan untuk pembukaan tambak udang ini supaya kita semua bisa mendengarkan penjelasan dari OPD-OPD terkait, sebab kita semua taat hukum ketika perusahaan tambak udang sudah mendapat izin dari pemda setempat maka bila dibatalkan lagi maka perusahaan itu bisa juga mengajukan gugatan kepada pemda dan juga masyarakat," kata Romlan.

Menurutnya, dari info yang diterima pihak perusahaan tambak udang ini memang belum memiliki izin usaha tambak udang yang lengkap.

Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Satu Pintu Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (PMPSPUKMK) Kabupaten Bangka, Asmawi Alie mengatakan sekitar satu bulan lalu sudah melihat kondisi lapangan tambak udang, di mana sudah dilakukan proses landclearibg (pembersihan) lahan dan sudah ada cikal bakal bentuk tambak udang

"Tetapi saat ini saya belum tahu lagi kondisi lapangannya, waktu itu kita datang bersama Satpol PP, DLH meninjau lokasi itu dan meminta perusahaan untuk melakukan konsolidasi dengan masyarakat untuk memberikan penjelasan atau sosialisasi ke masyarakat," kata Asmawi 

Ditambahkannya untuk pengajuan perizinan saat ini sesuai instruksi presiden agar pemda mempermudah proses perizinan bagi investor dan saat ini pengajuan perizinan melalui sistem online yang disebut One Single System' (OSS).

"Pengajuan perizinan saat ini tidak perlu ke kantor tetapi bisa mengakses langsung OSS , tetapi ini baru izin lokasi dan belum boleh melakukan pembangunan, berikutnya mereka mengajukan izin dokumen lingkungan di bawah kewenangan dinas lingkungan hidup, semuanya tertera apa saja persyaratan yang harus dipenuhi," jelas Asmawi.

Dilanjutkannya, setelah terbit izin dokumen lingkungan juga belum bisa melakukan pembangunan, sebab harus mengajukan Izin Usaha Perikanan (IUP), ketika IUP ini terbit baru pihak perusahaan boleh melakukan land clearing lahan.

"Mereka ini sudah terlanjur melakukan land clearing lahan, padahal belum ada Izin usaha perikanan. Memang di lapangan kita lihat dekat rumah penduduk, ada tambatan perahu nelayan, tempat wisata mangrove, ada sungai dan sepadan sungai. Jadi perizinan perusahaan ini baru ada dua yakni izin lokasi dan izin dokumen lingkungan dan izin usaha perikanann belum ada.  Jadi otomatis perusahaan belum boleh melakukan kegiatan land clearing lahan namun sudah terlanjur," ungkap  Asmawi.

Halaman
12
Penulis: edwardi
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved