Berita Sungailiat

Tak Semua Bangunan di Kawasan Hutan Lindung Dirobohkan, Ini Kata Kadishut Bangka Belitung

Penertiban bangunan liar berupa pondok-pondok di kawàsan Hutan Lindung di Lintas Timur Kabupaten Bangka ternyata tak semua dirobohkan.

Tak Semua Bangunan di Kawasan Hutan Lindung Dirobohkan, Ini Kata Kadishut Bangka Belitung
bangkapos.com/Deddy Marjaya
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Marwan disela penertiban kawasan hutan lindung di Lintas Timur Kabupaten Bangka Senin (13/1/2020). 

Penertiban bangunan liar berupa pondok-pondok di kawàsan Hutan Lindung di Lintas Timur Kabupaten Bangka ternyata tak semua dirobohkan.

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Saat penertiban bangunan liar berupa pondok-pondok di kawàsan Hutan Lindung di Lintas Timur Kabupaten Bangka Senin (13/1/2020) ternyata tak semua dirobohkan.

Apalagi ada sejumlah lahan dan kebun sawit yang dikelola warga dibiarkan oleh tim gabungan yang turun.

Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melibatkan unsur dari Polda Kepulauan Bangka Belitung, Porles Bangka, Polsek Merawang, Satpol PP Provinsi, Satpol PP Bangka, Korem, Kodim dan Koramil serta instansi terkait.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan Marwan yang memimpin kegiatan sejumlah lahan dan bangunan milik warga yang ada di dalam kawasan hutan lindung ternyata memilki surat tanah.

Maka dari itu tak dilakukan penertiban. Namun demikian menurut Marwan pihaknya akan melakukan pengecekan temasuk konfirmasi ke Badan Pertahanan Nasional terkait kepemilikan surat-surat.

Pemilik dan pekerja warung di Simpang Pantai Rebo Sungailiat Kabupaten Bangka tampak pasrah dan menonton aksi ekscavator mini yang merobohkan pondok mereka karena masuk kawasan hutan lindung Senin (13/12020).
Pemilik dan pekerja warung di Simpang Pantai Rebo Sungailiat Kabupaten Bangka tampak pasrah dan menonton aksi ekscavator mini yang merobohkan pondok mereka karena masuk kawasan hutan lindung Senin (13/12020). (Bangkapos.com/Deddy Marjaya)

Jika surat yang dikeluarkan lebih lama dari SK tentang kawasan Hutan Lindung maka akan diusulkan untuk dikeluarkan dari pemetaan kawasan hutan lindung.

Namun jika tenyata alas (surat tanah) hak yang dikuasai tahunnya dibawah SK Hutan Lindung maka akan ditertibkan. Temasuk mengembalikan fungsi hutan lindungnya.

"Jadi bukannya tebang pilih ada warga yang mengaku memiliki alas (surat tanah), hak nanti kita cek terlebih dahulu. Jika memang berhak atas surat tersebut maka akan kita usulkan kementerian kehutanan untuk keluarkan dari kawasan hutan lindung," kata Marwan.

Selain itu di sekitar kawasan hutan lindung menurut Marwan juga ada sejumlah lokasi tambang.

Halaman
123
Penulis: deddy_marjaya
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved