Berita Pangkalpinang

Pemda Rekrut Tenaga Honorer, Jumli: OPD Harus Pertimbangkan Alokasi Anggaran

rekrutmen tenaga honorer harus transparan dan tidak terkesan ditutup-tutupi, sehingga tidak memunculkan potensi kecurigaan maupun kecemburuan

Pemda Rekrut Tenaga Honorer, Jumli: OPD Harus Pertimbangkan Alokasi Anggaran
Foto Ist/Jumli
Pemerhati Kebijakan Publik atau Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung (LP5 Babel), Jumli Jamaluddin. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Pemerhati Kebijakan Publik atau Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung (LP5 Babel), Jumli Jamaluddin memberikan tanggapan mengenai pegawai honorer dari segi pembiayaan, dan rekrutmen.

"Alokasi anggaran OPD harus menjadi pertimbangan apakah ada dan mencukupi untuk membiayai tenaga honorer tersebut berdasarkan APBD yang telah ditetapkan dan disetujui oleh DPRD. Harus memperhitungkan sumber anggarannya apakah ada, memadai atau tidak. Sehingga nantinya tidak berdampak pada tenaga honorer itu sendiri dengan gaji yang sangat minim," ungkap Jumli saat dikonfirmasi bangkapos.com, Selasa (14/1/2020).

Lanjutnya, mengenai rekrutmen tenaga honorer harus transparan dan tidak terkesan ditutup-tutupi, sehingga tidak memunculkan potensi kecurigaan maupun kecemburuan sosial di masyarakat.

Keputusan akhirnya ada pada kebijakan Kepala Daerah apakah menyetujui atau tidak untuk kebutuhan tenaga honorer, dan sejauh mana urgensi maupun efektivitasnya.

"Jika hal tersebut betul-betul sangat urgent dan efektif maka bisa saja Kepala Daerah membuat kebijakan sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi yang ada maupun pengecualian-pengecualian tertentu," ujar Jumli.

Rekrutmen tenaga honorer yang dibutuhkan oleh suatu OPD harus mendapat persetujuan Kepala Daerah dan berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

Secara umum pegawai honorer adalah sebutan untuk pegawai dengan kategori Pegawai honorer resmi yang telah tercatat di Badan Kepegawaian Negara/Daerah dan suatu saat bila ada penerimaan CPNS maka akan diprioritaskan untuk diangkat dari pegawai honorer.

Pegawai honorer yang diangkat langsung oleh masing-masing kantor/satuan kerja sehingga tidak masuk dalam prioritas untuk menjadi CPNS.

"Rekrutmen tenaga honorer oleh Pemerintah Daerah baik itu Pemprov, Pemkot dan Pemkab idealnya berdasarkan atas kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jadi tergantung kebutuhan dari OPD masing-masing. Jika di OPD tersebut tidak membutuhkan maka tidak perlu pula merekrut tenaga honorer," bebernya lagi.

Namun jika dirasa terdapat pekerjaan di OPD yang tidak bisa di dikerjakan oleh PNS karena menumpuk dan memang diperlukan untuk dibantu oleh tenaga honorer maka OPD merekrut tenaga honorer.

Halaman
123
Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved