Berita Pangkalpinang

18 Pejabat Eselon II Pemkot Pangkalpinang Ikut Uji Kompetensi di Yogyakarta, Ini Tujuannya

Uji kompetensi ini mengacu pada Keputusan Menteri Nomor 409 tahun 2019 untuk menerapkan standar kompetensi jabatan tinggi.

18 Pejabat Eselon II Pemkot Pangkalpinang Ikut Uji Kompetensi di Yogyakarta, Ini Tujuannya
Bangkapos.com / irakurniati
Plt. Kepala BKPSDMD Pangkalpinang, Eko Budi Hartono 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sebanyak 18 pejabat eselon II lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang mengikui uji kompetensi di Yogyakarta. Uji kompetensi ini mengacu pada Keputusan Menteri Nomor 409 tahun 2019 untuk menerapkan standar kompetensi jabatan tinggi.

Plt. Kepala BKPSDMD Pangkalpinang, Eko Budi Hartono, mengatakan, uji kompetensi diadakan sejak 6-14 Januari dan terbagi menjadi tiga angkatan. Satu angkatan terdiri dari enam pejabat eselon dan waktu pelaksanaan selama dua hari.

Eko menuturkan, pentingnya ujian ini diberikan untuk mengetahui mengembangkan potensi aparatur sipil negara, mengoptimalkan dan memberdayakan aparatur sehingga ditempatkan sesuai kompetensinya.

"balai uji kompetensi yang melakukan asesornya. Kami sudah kerja sama dengan balai tersebut sejak 2017 lalu. Melalui uji kompetensi ini, pemerintah kota memiliki strategi untuk mengambangkan aparatur tersebut," kata Eko ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/1/2020).

Dia menuturkan metode uji kompetensi dilakukan melalui assesment center, yang menggunakan berbagai simulasi oleh tim asesor. Ada beberapa item yang diuji diantaranya teknis, kepemimpinan, psikologis, manajerial hingga pemecahan masalah.

Setelah serangkaian tes dilakukan akan diakumulasi nilai tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Hasil uji kompetensi ini berlaku selama tiga tahun.

Eko melanjutkan, dengan assesment ini juga bisa memetakan kompetensi pejabat tinggi untuk ditempatkan di OPD yang sesuai dengan hasil rekomendasi tim asesor. Namun, hasil standar uji kompetensi belum dapat diumumkan.

Dia menuturkan, hasil tersebut kemungkinan baru keluar pada akhir Januari nanti. "sistemnya bukan lulus tidak lulus, tapibada standar yang harus dipenuhi. Jika pun tidak memenuhi standar untuk menempati jabatan tinggi, itu wewenang dan keputusan kepala daerah tergantung kebijakannya karena sebagai pembina kepegawaian," ucap Eko.
(bangkapos.com/irakurniati)

Penulis: Ira Kurniati
Editor: Dedy Qurniawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved