Berita Pangkalpinang

Belum Ada Jadwal Pertemuan Para Kepala Daerah di Bangka Belitung untuk Bahas Draf RZWP3K

Yulizar Adnan mengatakan saat ini mereka masih menunggu rekomendasi terkait draf Raperda RZWP3K dari Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Belum Ada Jadwal Pertemuan Para Kepala Daerah di Bangka Belitung untuk Bahas Draf RZWP3K
bangkapos.com / Riki Pratama
Pj Sekda Babel Yulizar Adnan 

BANGKAPOS.COM,BANGKA - HIngga Rabu (15/1/2020) ini, belum ada jadwal kapan pertemuan dengan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membahas Raperda RZWP3K bakal dilaksanakan. 

Pada pertemuan tersebut, para kepala daerah rencananya akan mengikuti Forum Grup Diskusi (FGD)  untuk melihat hasil paparan Draf RZWP3K yang telah direkomendasikan nanti.

Dalam kesempatan itu juga nantinya akan ada permintaan saran dan masukan terkait isi draf kepada pimpinan kepala daerah.

Pj Sekda Pemprov Babel Yulizar Adnan mengatakan saat ini mereka masih menunggu rekomendasi terkait draf Raperda RZWP3K dari Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Karena itu, pihaknya belum bisa menjadwalkan pertemuan dengan para Bupati dan Wali Kota.

"Untuk pelaksanan FGD masih menunggu rekomendasi, dari KKP, apakah hari ini selesai kita belum tahu,"ungkap Pj Sekda Yulizar Adnan kepada wartawan, Rabu (15/1/2020).

Ia mengatakan tidak ada lagi perubahan draf Raperda tersebut. Tahapan selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati sebelum akhirnya diparipurnakan oleh DPRD.

"Ini sudah final terakhir sudah di meja Menteri, selanjutnya rekomendasi itu dilanjutkan pada pasal 33, nanti Pak Gubernur mengundang bupati-bupati untuk diparipurnakan, kemudian dievaluasi kembali ke Kementerian Dalam Negeri, setelah itu selesai,"lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didit Srigusjaya, mengatakan bahwa nanti akan dilakukan forum grup diskusi (FGD) untuk mengundang Bupati dan Ketua DPRD di Kabupaten/Kota.

"Bila sudah ditandatangani, nanti ada FGD mengundang Bupati di satu ruang, mana yang pro dan kontra yang ada di Perda tersebut, di FGD ada hal keberatan disampaikan, domainnya bukan di DPRD lagi tetapi di eksekutif, yang mengundangnya. Dengan kepala daerah diundang sehingga mereka mengetahuinya,"ungkapnya.

Menurut Didit, Pemerintah Provinsi memiliki wewenang dan Pemerintah Kabupaten memiliki wilayah yang harus bersama-sama melakukan sinkronisasi.

"Apa yang disampaikan ke masyarakat agar antara Bupati dan masyarakat sinkron, memang Provinsi punya wewenang tetapi yang punya wilayah Kabupaten, ruang FGD sebagai ruang terakhir menyampaikan yang merupakan aspirasi masyarakat,"tukasnya (Bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Dedy Qurniawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved