Breaking News:

Polda Jatim Berencana Periksa Mulan Jameela, Ini Penegasan Staf Khusus Presiden

Kasus investasi bodong MeMiles menyeret nama sejumlah artis Indonesia. Satu di antaranya adalah anggota DPR RI Mulan Jameela.

instagram.com/mulanjameela1
Kasus investasi bodong MeMiles menyeret nama sejumlah artis Indonesia. Satu di antaranya adalah anggota DPR RI Mulan Jameela. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Kasus investasi bodong MeMiles menyeret nama sejumlah artis Indonesia. Satu di antaranya adalah anggota DPR RI Mulan Jameela.

Mulan bakal dipanggil penyidik kepolisian untuk dimintai keterangan terkait kasus investasi bodong senilai ratusan miliar rupiah itu.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pihaknya akan memanggil Mulan untuk meminta keterangan terkait investasi bodong MeMiles, dengan mengikuti aturan yang ada.

"Ya (izin ke presiden Jokowi), mekanismenya ada semua berdasarkan aturan pemanggilan," kata Truno di Mapolda Jatim, Surabaya, Selasa (14/1).

"Saksi (MJ) kita ambil keterangannya untuk kita berikan hak konfirmasinya, daripada blunder terus di media sosial. Inilah hak dia untuk mengkonfirmasi kepada penyidik," sambung Truno.

Staf Khusus Presieen Bidang Hukum Dini Shanti Purwono menyebut Polisi tidak perlu meminta izin tertulis ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk memanggil anggota DPR Mulan Jameela terkait kasus investasi bodong MeMiles.

Menurutnya, berdasarkan informasi sepertinya Mulan hanya dipanggil sebagai saksi, bukan sebagai pihak yang diduga melakukan tindak pidana.

"Kalau hanya sebagai saksi atau pihak yang diminta keterangannya tidak perlu izin Presiden," ujar Dini saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (14/1/2020) malam.

Dini menjelaskan, dalam Pasal 245 Ayat 1 Undang-Undang tentang Manjelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), tidak menyebut harus izin presiden ketika memanggil anggota DPR sebagai saksi.

Namun, jika ke depan terjadi peningkatan status menjadi terduga melakukan tindak pidana hukum, kata Dini, pihak Kepolisian perlu meminta izin Presiden dalam memanggil Mulan.

Halaman
1234
Editor: fitriadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved