Berita Pangkalpinang

BPJS Kesehatan Naik, Subsidi Gas 3 Kg Dicabut, Amri Cahyadi: Pemerintah Pusat Tak Berempati

pemerintah pusat tidak berempati, melihat kondisi masyarakat yang saat ini sedang terpuruk perekonomian dengan kenaikan BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan Naik, Subsidi Gas 3 Kg Dicabut, Amri Cahyadi: Pemerintah Pusat Tak Berempati
Bangkapos/Riki Pratama
Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Amri Cahyadi. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA --Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Amri Cahyadi, menolak rencana pemerintah menaikkan harga gas elpiji 3 kilogram.

Menurut Politisi PPP itu, pemerintah pusat tidak berempati, melihat kondisi masyarakat yang saat ini sedang terpuruk perekonomian dengan kenaikan BPJS Kesehatan.

"Wacana itu tidak mengesankan kita empati dengan kegundahan hati masyarakat, yang saat ini ekonomi sangat sulit, ditambah lagi melihat wacana ini direalisasikan tidak tepat, dikarenakan secara bersamaan ada kenaikan hal lainya kenaikan seperti BPJS Kesehatan,"ungkap Amri kepada wartawan, Kamis (16/1/2020) di DPRD Babel.

Amri, tidak bisa membayangkan kondisi sulitnya, masyarakat saat ini, belum beban BPJS Kesehatan naik, ditambah dengan hilangnya subsidi dari gas elpiji 3 Kilogram, membuat masyarakat semakin susah.

"Bayangkan masyarakat kita menghadapi kenaikan BPJS Kesehatan, terasa sulit, dengan ditambah lagi, beban kenaikan elpiji 3 Kg, ini tidak arif, saya selaku, pimpinan DPRD Provinsi Babel, mengusulkan tidak di realisasikan karena melihat kondisi perekonomian yang belum pas,"lanjutnya.

Ia mengatakan kondisi perekonomian Provinsi Bangka Belitung saat ini masih dibawah pertumbuhan ekonomi Babel, sehingga harus menjadi pertimbangan Pemerintah Provinsi untuk mendorong itu tidak terealisasi.

"Bisa disimpulkan tidak ada pertumbuhan ekonomi di kita, sangat terbebankanlah, bila menghilangkan subsidi saat masyarakat kesusahan sangat tidak arif silakan jadi wacana dan mudah-mudahan tidak terealisasikan,"ungkapnya.

Sementara itu, terkait penggunaan gas elpiji yang tidak tepat sasaran menurutnya itu ada pada pengawasan Pemerintah terhadap pengguna gas tersebut agar memang orang miskin mendapatkanya.

"Itu persoalan lain ada pada pengendalian harus ada pengaturan dan pengendalian ada regulasinya lakukan pengawasan yang ketat, namun sebelum melakukan penindakan, di sosialisasikan sebelum menerapkan sanksi, kepada yang melanggat,"katanya.

Ia menekankan, Pemerintah Provinsi untuk memaksimalkan dan mendorong agar ini tidak diberlakukan.

"Ini kurang pas, pertama kondisi ekonomi belum satabil banyak masyarakat terpuruk tidak mampu, ditambah beban BPJS Kesehatan. Pemerintah saja masih memikirkan bagaimana menompang kenaikan BPJS Kesehatan yang tidak sanggup, bagaimana mengakali untuk peserta PBI karena mencapai Rp 30 Milyar,"lanjutnya.

Selain itu, menurutnya dalam penggunaan gas elpiji ini merupakan perpindahan dari minyak tanah yang disarankan oleh Pemerintah Pusat, namun kebijakan itu kembali, kembali menjadi persoalan bila dihilangkan subsidinya.

"Gas ini peralihan kebijakan dari Pemerintah pusat dari minyak tanah ke gas jangan sampai, disampaikan seperti yang disampaikan banyak pengamat subsidi ini hilang sedikit demi sedikit, dihilangkan, yang awalnya saja meminta beralih kepada gas, namun subsidinya dihilangkan tidak baiklah, karena kita ini demokrasi ekonomi gotong royong bukan kapitalis harus ada peran pemerintah mengatur ekonomi masyarakat kita, sesuai dengan Pancasila,"tukasnya. (Bangkapos/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved