Advertorial

Bupati Markus Terima LHP Belanja Modal Infrastruktur 2019

Bupati Bangka Barat Markus SH dan Ketua DPRD Bangka Barat H. Badri Syamsu SE menerima Laporan Hasil Pemeriksaan

Bupati Markus Terima LHP Belanja Modal Infrastruktur 2019
Ist
Bupati Bangka Barat Markus dan Ketua DPRD Badri Syamsu berfoto bersama Ketua BPK Babel usai penerimaan LHP. 

BANGKAPOS.COM--Bupati Bangka Barat Markus SH dan Ketua DPRD Bangka Barat H. Badri Syamsu SE menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepatuhan atas belanja daerah bidang infrastruktur tahun 2019.

LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Widhi Widayat, di Pangkalpinang, Jumat (17/1/2020).

Foto bersama usai penerimaan LHP BPK, Jumat (17/1-2020).
Foto bersama usai penerimaan LHP BPK, Jumat (17/1-2020). (Ist)

Kepala BPK Perwakilan Bangka Belitung, Widhi Widayat menjelaskan, sesuai amanat UU No. 15 Tahun 2006, BPK mengemban tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan standar pemeriksaan yang ditetapkan.

"Berdasarkan hal tersebut, pada semester II 2019 BPK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah bidang infrastruktur TA 2019 pada tiga Pemda yaitu Pemprov Kep. Bangka Belitung, Pemkab Bangka Selatan dan Pemkab Bangka Barat. Cakupan pemeriksaan adalah atas belanja modal serta belanja barang dan jasa bidang infrastruktur," kata Widhi.

Widhi menyebut, meski realisasi belanja infrastruktur Bangka Barat hingga desember 2019 di angka 58,90%, namun patut diapresiasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur di Bangka Barat yang masuk dalam cakupan pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai peraturan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah serta peraturan pelaksanaan terkait lainnya dalam semua hal yang material.

Penandatanganan berita acara disaksikan ketua BPK Babel
Penandatanganan berita acara disaksikan ketua BPK Babel (Ist)

"BPK berharap ke depan pencapaian realisasi belanja infrastruktur daerah dapat sesuai target pekerjaan yang direncanakan di awal tahun, sehingga tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun dan permasalahan-permasalahan yang menjadi temuan BPK dapat terhindarkan," pungkasnya.

Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah menyampaikan temuan BPK adalah kealpaan yang harus segera diperbaiki.

"Catatan-catatan strategis yang jadi temuan BPK akan jadi pemicu untuk segera ditindaklanjuti dan dipertanggungjawabkan. (*)

Penulis: Iklan Bangkapos
Editor: khamelia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved